Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Setidaknya enam menteri senior Inggris pro-Eropa mengirimkan sinyal akan mengundurkan diri jika Brexit masih mengalami 'kebuntuan'.

Namun hal itu tergantung pada apa yang didukung oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May, yang akan diketahui pada pekan depan, seperti yang dilaporkan media setempat.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (31/3/2019), Theresa May akan diberi ultimatum pada Minggu waktu setempat bahwa pemerintahannya berada di ambang kehancuran, kecuali jika dirinya menyetujui kesepakatan Brexit.

Hal itu karena para menterinya berselisih mengenai apakah akan menerima Brexit atau meminta pemilihan umum pada pekan ini.

Sementara itu, anggota parlemen Inggris pada Jumat lalu, untuk kali ketiga menolak perjanjian yang dinegosiasikan oleh pemerintah Theresa May dan Uni Eropa terkait penarikan Inggris dari blok ekonomi.

Di bawah peraturan yang ada, Inggris saat ini memiliki waktu hingga 12 April mendatang untuk mengajukan alternatif rencana Brexit atau meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Baca: Kereta Api Ekspres dan Eksklusif Unggulan Seibu Jepang Laview Jadi Primadona Masyarakat Tokyo

Pada kesempatan lain, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengadakan pertemuan dengan para kepala negara dan pemerintah untuk membahas kemungkinan skenario Brexit.

Pada hari Rabu lalu, anggota parlemen Inggris memberikan suara untuk menentang delapan opsi Brexit alternatif, termasuk pergi tanpa kesepakatan dan mengadakan referendum Brexit kedua serta mengabaikan rencana penarikan.

Unjuk rasa pro-Brexit yang terjadi di ibu kota Inggris, London 'pecah' pada Jumat lalu setelah kekalahan ketiga dalam kesepakatan penarikan Theresa May di parlemen.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa ia menentang Uni Eropa karena sifatnya yang tidak demokratis.

Sementara peserta rapat umum lainnya mengatakan bahwa ia ingin Inggris memiliki kemerdekaan dan kedaulatan, dan menyatakan keyakinannya bahwa referendum kedua juga akan menghasilkan pro-Brexit.

Inggris kini terus bergulat dengan krisis Brexit yang muncul akibat 'ulah' negara itu sendiri.

Krisis Bexit berasal dari ketidakmampuan pemerintahan Inggris dalam menyutujui persyaratan yang tepat, yang akan keluar dari Uni Eropa setelah keputusan untuk melakukannya dua tahun lalu.

Pemerintah Inggris saat ini terlihat seperti berebut untuk membuat draft kesepakatan baru agar bisa diajukan kepada Dewan Eropa atau mereka harus menghadapi dampak ekonomi dari meninggalkan blok tanpa kesepakatan.