Menteri Siti menyatakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi juga dimandatkan olehPasal 33 dan 34. Mandat-mandat mandat itu tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.

Penegasan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan menanggapi permintaan President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof. Hidetoshi Nishimura yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diminta untuk memainkan peran pentingnya pada kerja sama “Indonesia - Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies” sela-sela acara Welcome Dinner pada pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth yang diselenggarakan di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, 14 – 16 Juni 2019.

Proyek kerja sama Indonesia - Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim.

Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia.

Ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030.

Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi untuk memenuhi target bersama yang telah ditetapkan Indonesia dan Jepang pada kesempatan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045. Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa untuk mengatasi 10 tantangan tersebut dan mencapai target yang diinginkan, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital harus diprioritaskan, ketahanan untuk bencana alam ditingkatkan, dan konektivitas diperluas dan dimantapkan.(***)