TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dimakzulkan oleh DPR pada Kamis (19/12/2019) pagi atau Rabu (18/12/2019) malam waktu Amerika.

Trump dimakzulkan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres melakukan penyelidikan.

Amerika Serikat memegang politik dua kamar atau bikameral, di mana parlemen atau lembaga legistlatif dipegang oleh Senat (Senate) dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).

Trump dimakzulkan di tingkat DPR, di mana mayoritas anggota adalah partai oposisi, yaitu Demokrat.

Selanjutkan, keputusan final pemakzulan Trump akan dilakukan di tingkat senat.

Di tahap ini, Trump kemungkinan akan dibebaskan karena mayoritas senator berasal dari partainya, Republik.

Selain itu, dibutuhkan dua per tiga suara senator untuk benar-benar menjatuhkan hukuman pada Trump.

Meski sangat kecil kemungkinan Trump untuk lengser, pemakzulan oleh DPR tetap dilakukan.

Partai Demokrat menilai penting untuk menjatuhkan pemakzulan pada Trump, tanpa melihat apa yang akan dilakukan senat.

Alasannya, Partai Demokrat mengatakan, pemakzulan perlu dilakukan untuk mencegah adanya campur tangan dalam pemilihan 2020, serta memberikan pesan pada Trump dan presiden selanjutnya.

"Presiden tidak bisa diberikan persepsi, Kongres tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang dibutuhkan Konstitusi dan untuk melindungi keseimbangan kekuasaan serta memperingati presiden, kita memiliki batasan," ucap Al Green kepada Buzzfeed News setelah diadakannya voting.

Ada banyak pertanyaan yang belum terselesaikan tentang bagaimana sidang Senat akan dilakukan.

Demokrat dan Republik belum mencapai kesepakatan tentang pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apakah akan ada saksi yang dipanggil untuk bersaksi.

DPR akan memilih sekelompok manajer pemakzulan, yang akan meyakinkan Senat bahwa Trump harus dilengserkan dari pemerintahan.