Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson tetap menargetkan batas waktu periode transisi pasca-Brexit serta nasib hubungan masa depan negara itu dengan Uni Eropa (UE).

Namun beredar spekulasi dalam internal Komisi Eropa bahwa periode transisi ini kemungkinan tertunda melampaui batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Desember 2020.

Para pejabat Uni Eropa menggambarkan rencana Johnson untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan UE pada akhir periode transisi Brexit ini sebagai 'fantasi semata'.

Situs Sputnik News, Kamis (9/4/2020) mengabarkan, laporan itu muncul ketika sebuah surat yang diduga bocor dari Duta Besar Jerman untuk Uni Eropa, Michael Clauss, mengindikasikan bahwa penundaan batas waktu periode transisi Brexit tidak dapat dihindari.

Hal itu karena tantangan yang dihadapi negara-negara di Eropa saat ini sangat sulit, di tengah terus mewabahnya virus corona (Covid-19).

Baca: 150 Bangsawan Kerajaan Arab Saudi Disebut Positif Terinfeksi Covid-19

Krisis ini juga telah menyebabkan banyak negara di benua biru itu tidak mampu melakukan pekerjaannya seperti biasa.

Ini karena terbatasnya agenda yang bisa digelar kantor pusat Dewan Uni Eropa.

Baca: Prof Chaerul Anwar Nidom Beberkan Inovasi BCL dan Super Antioksidan untuk Usir Covid-19

Perlu diketahui, pandemi ini membuat kantor tersebut hanya dapat mengadakan satu kali video conference saja per harinya, ini dipicu kurangnya fasilitas pendukung.

Fakta ini dilaporkan pula turut mengurangi kapasitas kerja menjadi hanya 25 persen.

Baca: Bahan Alami Curcumin Berkhasiat Tingkatkan Imunitas Tubuh, Tapi Bukan Obat untuk Covid-19

Surat itu juga menyarankan bahwa saat ini UE perlu mengesampingkan sejumlah hal penting yang tidak terkait dengan proses pembangunan.

Sebagai anggota UE, Jerman pun dijadwalkan akan mengambil alih kepresidenan Uni Eropa dari Kroasia pada 1 Juli mendatang.

Ini berarti negeri bavaria itu akan bertanggung jawab atas masalah-masalah utama yang tengah diselesaikan oleh UE, termasuk Brexit.

"Mulai sekarang, fokusnya akan ada pada kemampuan lembaga-lembaga Eropa untuk bertindak, manajemen krisis, rekonstruksi dan mungkin mempertahankan integrasi UE itu sendiri. Keberhasilan kepresidenan kita akan diukur terkait hal ini," tulis Clauss dalam surat tersebut, menurut The Guardian yang mengutip majalah Jerman Der Spiegel.

Diplomat itu dikabarkan mengatakan bahwa sejumlah masalah besar tidak dapat dihindari, karena kemampuan UE untuk mengambil tindakan saat ini akan tetap terbatas sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Namun, Inggris yang sebenarnya bisa menyepakati perpanjangan masa transisi Brexit hingga satu atau dua tahun dengan UE, lebih memilih untuk tidak menundanya.

Pemerintahan yang kini dipimpin PM Johnson ini berkomitmen untuk tetap menargetkan transisi pada 31 Desember 2020.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara pemerintah Inggris.

"Kami tetap berkomitmen penuh untuk bernegosiasi dan karena kami sudah jelas, diskusi dengan komisi terus berlanjut dengan tujuan mencapai kesepakatan pada akhir tahun ini. Masa transisi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Uni Eropa yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri (Johnson) bahwa ia tidak berniat untuk mengubah rencana," kata Juru Bicara Pemerintah Inggris.