Sekjen PBB Minta Polisi AS Tahan Diri, Obama Kutuk Kekerasan terhadap Demonstran
Pihak kepolisian diminta untuk menahan diri untuk tidak melakukan langkah berlebihan dalam menghadapi demonstran
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak warga Amerika yang melakukan aksi unjuk rasa secara damai.
Sementara pihak kepolisian diminta untuk menahan diri untuk tidak melakukan langkah berlebihan dalam menghadapi demonstran yang memprotes kematian warga kulit hitam, George Floyd.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Guterres, Stephane Dujarri menanggapi gelombang demonstrasi warga AS atas kematian Floyd, dalam tahanan polisi di Minneapolis seminggu yang lalu.
Baca: Rusuh di Amerika, Pemilik Toko Minuman Pakai Senapan Militer Halau Para Penjarah
Sejumlah demonstrasi damai telah berubah menjadi kerusuhan di banyak kota.
"Keluhan harus didengar, tetapi mereka harus menyatakan dalam cara-cara damai dan otoritas harus menahan diri dalam menghadapi demonstran," ujar Dujarric kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/6/2020).
Baca: Rusuh di Amerika, Toko Milik Warga Indonesia Ikut Dirusak Massa
"Di AS, seperti di negara lain di dunia, keragaman adalah kekayaan dan bukan ancaman, tetapi keberhasilan masyarakat yang beragam di negara manapun membutuhkan investasi besar-besaran dalam kohesi sosial," katanya.
Presiden AS Donald Trump telah meminta Departemen Kehakiman dan FBI menyelidiki kasus kematian Floyd.
Namun langkah Trump itu tidak membuat publik menjadi tenang dan aksi unjuk rasa berhenti di AS.
Karena di waktu berbeda Trump juga telah mengeluarkan beberapa kicauan, seperti menggambarkan demonstran sebagai "penjahat."
Pun Trump mendesak para Wali Kota dan Gubernur untuk bersikap tegas dan mengancam akan menggunakan militer menghadapi demonstran.
Dujarric mengatakan Guterres menyerukan penyelidikan semua kasus kekerasan yang disarakan demonstran.
Bahkan dia menilai, perlu kepolisian di dunia memiliki pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kami selalu mengatakan, aparat kepolisian di seluruh dunia perlu memiliki pelatihan hak asasi manusia yang memadai," jelasnya.
"Dan juga perlu ada investasi dalam dukungan sosial dan psikologis bagi polisi. Sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan benar dalam memberikan perlindungan masyarakat ," katanya.
