Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang mengancam akan mengenakan pajak radio lebih tinggi kepada tiga provider ponsel terbesar di Jepang, Docomo, KDDI (Au) serta Softbank jika biaya dasar telepon tidak diturunkan.

"Situasi penguasaan ponsel Jepang oleh tiga perusahaan besar terus berlanjut, dan jika persaingan harga masing-masing perusahaan tidak berjalan dengan baik, tetap mahal, operator telepon seluler akan membayar negara lebih. Perlu dilakukan tindakan menaikkan pajak radio (gelombang internet)," ungkap Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, Minggu (13/9/2020).

Dalam hal ini, Suga menunjukkan bahwa bisnis telepon seluler terus diduduki oleh tiga perusahaan besar tersebut.

"Sambil berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, kami akan menciptakan sistem yang sangat transparan dan kompetitif dengan mengubah undang-undang dan mengerjakannya. Namun, tarif seluler masih tinggi. Kami harus meninjau kembali tarif penggunaan (pajak) radio," kata Suga.

Baca: Pelaku Pencurian Uang Lewat Aplikasi Docomo Jepang Diduga Berasal dari Perfektur Niigata

Jika persaingan harga di masing-masing perusahaan tidak berjalan dengan baik, operator telepon seluler akan membayar "gelombang radio" kepada pemerintah.

Suga juga mengungkapkan gagasan bahwa perlu dilakukan tindakan termasuk menaikkan "biaya penggunaan".

"Operator telepon seluler sedang mengembangkan layanan dengan menerima gelombang radio publik yang penting dari masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, masih nyaman dan mudah digunakan oleh masyarakat, dan sangat penting bahwa itu murah," kata Suga.

Sementara itu baru terbit Buku "Rahasia Ninja di Jepang", pertama di dunia cerita non-fiksi kehidupan Ninja di Jepang dalam bahasa Indonesia, silakan tanyakan ke: info@ninjaindonesia.com