TRIBUNNEWS.COM - Para mahasiswa Thailand yang berunjuk rasa dan menuntut agar kursi kekuasaan monarki direformasi, Minggu (20/9/2020) kemarin.

Mereka menyampaikan 10 daftar tuntutan dan memasang plakat yang menyatakan "bangsa adalah milik rakyat, bukan raja".

Aksi itu dilakukan sehari setelah puluhan ribu demonstran berkumpul di Universitas Thammasat dan Sana, Luang, tempat di kerajaan yang ada di samping Istana Agung Bangkok.

Kekuatan aksi tersebut bergerak dan menyerukan agar pemerintah mengundurkan diri dan mendorong agar kekuasaan dan kekayaan Raja Maha Vajiralongkorn dibatasi.

Pada Minggu (20/9/2020), beberapa ribu pengunjuk rasa bergerak dengan berjalan kaki, sebagian naik truk menuju istana.

Baca: POPULER Internasional: Aksi Protes di Thailand | Mertua Bunuh Menantu di Kedai Kopi

Baca: Apa Itu Hukum Lese-majeste? Hukum Paling Ketat di Dunia, Raja Thailand Tak Boleh Dikritik

Media melaporkan, para demonstran meneriakkan "Ganyang feodalisme, panjang umur rakyat!".

Mengutip Financial Times, Panusaya Sithijirawattanakul, pemimpin mahasiswa mengguncang politik Thailand bulan lalu dengan membacakan 10 tuntutan untuk reformasi kerajaan.

Dia meminta untuk menemui perwakilan dari dewan rahasia raja dan menyerahkan surat berisi permintaan kepada perwakilan polisi Bangkok.

“Kami menang,” kata Anon Nampa, pemimpin mahasiswa lainnya, setelah Panusaya, yang dilindungi oleh banyak reporter berita, berbalik dan mundur.

Ratusan polisi dikerahkan di sekitar istana, dan pihak berwenang memasang penghalang dan kawat berduri di sekitar Gedung Pemerintah dan bangunan umum lainnya.

Namun, aksi protes, seperti yang terlihat di Thailand sejak Juli, tetap damai. 

Baca: Penjelasan Hukum Lese-majeste, Raja Thailand serta Keluarganya Tidak Boleh Dikritik

Baca: Aksi Protes di Thailand: Plakat Menentang Raja Dicopot, Demonstran yang Memasangnya Akan Dihukum

Untuk diketahui, Raja Thailand tinggal di Jerman, tidak berada di Bangkok. 

“Kami tidak akan berhenti sampai 'kekuatan gelap' hilang,” kata Parit “Penguin” Chiwarak, pemimpin protes lainnya, yang secara jelas mengacu pada raja dan Voldemort, penjahat dalam buku Harry Potter yang menggambarkan protes anti-monarki yang dia lakukan. dipimpin bulan lalu.

Para pemimpin protes menyerukan pemogokan umum pada 14 Oktober dan boikot Siam Commercial Bank, salah satu bank terbesar di Thailand. Mr Parit menyebut bank, di mana raja memiliki 23,4 persen saham, "pot uang feodalisme". 

“Tutup akun SCB Anda; gunakan bank lain, ” ujarnya.

"Keluarkan semua uang Anda dan bakar buku bank Anda. Itu hak hukum Anda untuk melakukan ini.," tambahnya.

Dia juga mendesak warga Thailand lainnya untuk menaikkan salut tiga jari gerakan protes setiap kali mereka mendengar lagu kebangsaan, yang dimainkan secara terbuka dua kali sehari di Thailand, atau lagu kebangsaan, yang diputar sebelum pemutaran film di bioskop. 

Baca: Banyak Turis Tinggalkan Sampah, Thailand Bakal Kembalikan Sampah yang Dibuang Wisatawan

Panusaya, Anon dan Parit adalah bagian dari faksi pengunjuk rasa yang relatif radikal yang terkait dengan Thammasat.

Mereka telah mendesak reformasi kerajaan dan termasuk di antara lebih dari selusin orang yang dituduh melakukan penghasutan dan kejahatan lainnya.

Untuk diketahui, Raja dan keluarga Thailand dilindungi dari kritik oleh ketakutan seputar hukum lèse majesté yang ketat , yang membawa hukuman penjara maksimal 15 tahun. 

Dalam pidatonya pada hari Sabtu, Anon mempertanyakan pengeluaran raja , termasuk untuk bensin untuk armada pesawat keluarga kerajaan dan bertanya: "Mengapa Anda tinggal di luar negeri?".

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)