TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan PM Muhyiddin Yassin perlu membuktikan bahwa dia masih memiliki dukungan mayoritas untuk tetap menjadi PM Malaysia.

Mahathir mengatakan klaim petinggi oposisi sekaligus Presiden PKR Anwar Ibrahim soal memiliki dukungan mayoritas dari Parlemen untuk menjadi PM bukanlah persoalan pokok.

Dilansir Malay Mail, Mahathir mengatakan dia selalu yakin bahwa Muhyiddin tidak pernah mengantongi dukungan mayoritas di Parlemen. 

Meskipun Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret silam.

Baca: Mahathir Mohamad Tunggu Realisasi Klaim Anwar Ibrahim Soal Dukungan Parlemen

Baca: Berusaha Digulingkan Oposisi yang Dipimpin Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih Perdana Menteri Anda

"Publik tahu bahwa mayoritas yang diperintahkan Muhyiddin sebelumnya sempit, hanya antara satu atau dua anggota parlemen."

"Jadi, jika satu atau dua anggota parlemen Umno menarik dukungannya, Muhyiddin akan kehilangan mayoritasnya," kata Mahathir.

Pada Mei lalu, Mahathir berhasil mengajukan mosi tidak percaya pada Muhyiddin.

Kamis (24/9/2020) ini, mantan PM ini kembali menegaskan kesimpulannya bahwa Muhyiddin tidak bisa mengklaim punya dukungan mayoritas.

Pernyataan ini muncul setelah Ketua Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa anggota parlemen koalisi mendukung ide Anwar Ibrahim menjadi PM menggantikan Muhyiddin.

Mahathir menilai krisis ini bermula karena Muhyiddin menolak pengecekan tingkat dukungan padanya oleh mosi tidak percaya.

Hingga saat ini, mayoritas Muhyiddin didasarkan pada margin dua suara yang berhasil dikeluarkan oleh Perikatan Nasional (PN) dan menggantikan Tan Sri Mohamad Ariff Md Yusof sebagai Ketua bersama dengan para wakilnya.

"Jika Muhyiddin berhasil mengalahkan mosi tidak percaya, maka masalah dukungan mayoritasnya tidak akan muncul lagi," tambah Mahathir.

Baca: Istana Tegaskan Raja Malaysia Tunda Pertemuan dengan Anwar Ibrahim

Meski mosi tidak percayanya pada Muhyiddin terbukti, Mahathir tidak yakin Malaysia akan menggelar pemilihan umum.

Apalagi sedang dalam kondisi krisis kesehatan karena pandemi Covid-19.

Manurutnya pengganti PM bisa diputuskan melalui mosi tidak percaya di Parlemen.