TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru terungkap! 

Indonesia ternyata menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.

Hal ini dikatakan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut.

Dikutip dari Reuters, pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar.

Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar.

Proposisi, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, kata para pejabat, karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas kebijakan luar negeri yang sudah lama ada.

Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi: Survei Melorot, Mosi Tidak Percaya hingga Rapor Merah dari PKS

Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.

P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun.

Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan investasi dengan China.

Namun, tidak ingin memihak dalam konflik dan dikhawatirkan akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.

“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Menteri Luar negeri Indonesia Retno dalam sebuah wawancara di awal September.

Laut China Selatan Memanas

Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang ambisi teritorial Cina, mantan wakil menteri luar negeri Indonesia, Dino Patti Djalal kepada Reuters mengatakan, "Kebijakan Anti-Cina yang sangat agresif" dari Amerika Serikat telah membuat Indonesia dan kawasan menjadi terheran-heran.