TRIBUNNEWS.COM,  KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin diminta mengundurkan diri karena dinilai sudah tidak memiliki dukungan kekuasaan, setelah Raja Al-Sultan Abdullah menolak permintaan pemerintahannya untuk mengeluarkan Dekrit Keadaan Darurat pandemi Covid-19.

Muhyiddin telah meminta aturan darurat di tengah lonjakan kasus baru di Malaysia dan pandemi global yang telah memukul ekonomi. Tetapi para kritikus menuduhnya menggunakannya sebagai dalih untuk menangguhkan  dan menghindari pemungutan suara  mayoritas parlemen.

Penolakan Raja Al-Sultan Abdullah terlihat semakin mengikis cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia memiliki dukungan mayoritas di parlemen, termasuk dari para pembelot dari aliansi yang berkuasa, untuk membentuk pemerintahan baru.

Menolak permintaan Muhyiddin pada  Minggu (25/10/2020), Raja juga meminta para politisi untuk mengakhiri politik apa pun yang dapat mengacaukan pemerintahan yang katanya telah menangani pandemi dengan baik, dan menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan ditetapkan di hadapan parlemen pada 6 November.

Tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi mengkritik langkahnya untuk mencari kekuatan dalam manuvernya meminta dikeluarkannya dekrit darurat.

Para pemimpin partai dalam koalisi dan oposisi menyerukan Muhyddin untuk mundur setelah manuvernya itu gagal.

"Untungnya, Yang Mulia Raja tidak bisa dipengaruhi oleh permainan manuver politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis," kata Ahmad Puad Zarkashi, seorang pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa - mengatakan dalam sebuah postingan di Facebook, seperti dilansir Reuters, Senin (26/10/2020).

"Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting. Dengan benar, Muhyiddin harus mundur," kata Ahmad Puad.

Anggota parlemen dari oposisi Wong Chen mengatakan proposal "jahat" Muhyiddin sudah tepat ditolak oleh Raja. Karenanya  perdana menteri harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.

Baca juga: Sebelum Putuskan Keadaan Darurat Covid-19, Raja Malaysia Undang Para Sultan

Negara di Asia Tenggara itu terjerumus ke dalam ketidakstabilan politik pada akhir Februari setelah pengunduran diri perdana menteri sebelumnya, politisi veteran Mahathir Mohamad, setelah koalisinya pecah, dan mantan sekutunya Muhyiddin membentuk aliansi baru dengan UMNO untuk menjadi perdana menteri.

Dalam beberapa minggu, Muhyiddin dihadapkan pada krisis virus corona, tetapi koalisi yang berkuasa baru juga dilanda pertikaian, dengan UMNO berusaha untuk memberikan lebih banyak pengaruh.

Muhyiddin sedang menggelar rapat kabinet pada Senin (26/10/2020) yang dijadwalkan dimulai pukul 11.30 WIB. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, perdana menteri mengatakan kabinet akan membahas penolakan Raja atas permintaannya untuk mengumumkan Darutat Covid-19.

Raja mengatakan sebelumnya pada Minggu (25/10/2020), dia tidak melihat perlunya keadaan darurat untuk diumumkan.

"Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia kepada pemerintahan saya dan menyambut baik saran tersebut agar stabilitas pemerintah tidak membahayakan," ujar PM Malaysia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The Star, Senin (26/10/2020).