"Kami tidak mencoba untuk mengkhawatirkan siapa pun; kami hanya berusaha mendukung pemilu."

Namun, para ahli hukum mengatakan pemilihan itu dapat mempersulit respons, karena presiden memiliki kebijaksanaan luas untuk mengesampingkan pembatasan hukum dengan menyatakan sesuatu itu sebagai pemberontakan.

Bila itu terjadi, maka akan memungkinkannya tidak hanya untuk mengambil kendali pasukan Garda Nasional negara bagian, tetapi juga untuk mengerahkan Angkatan Darat atau Marinir.

"Undang-undang ini ditulis secara luas sehingga presiden dapat memutuskan apa itu pemberontakan, dan tidak banyak yang dapat dilakukan otoritas lokal atau orang lain untuk menghentikannya," kata Rachel VanLandingham, seorang pensiunan letnan kolonel Angkatan Udara yang sekarang mengajar hukum keamanan nasional di Southwestern Law School di Los Angeles.

Presiden Trump belum mengindikasikan akan mengerahkan pasukan setelah pemilu.

Jika dia melakukannya, sarjana hukum dan sejarawan mengatakan itu akan sangat tidak biasa. Tetapi beberapa bulan yang lalu, presiden memberi sinyal dia bersedia menggunakan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengirim pasukan federal di tengah protes luas atas tindakan kasar kepolisian. (The New York Times)