Pada tahun 2015, hampir setiap negara di dunia berkumpul di Paris dan menyetujui beberapa prinsip sederhana namun diperjuangkan dengan keras.

Yakni, Iklim berubah karena aktivitas manusia, dunia harus bertujuan untuk membatasi pemanasan hingga kurang dari 2 derajat Celcius, setiap negara memiliki kewajiban untuk bertindak, tetapi setiap negara dapat menetapkan tujuan mereka sendiri.

Persyaratan perjanjian iklim juga bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum (oleh karena itu disebut "pakta Paris" dan tidak mengikat secara hukum).

Tetapi persyaratan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan banyak insentif untuk mendorong negara-negara berbuat lebih banyak,

Terutama untuk membatasi emisi gas penjebak panas mereka.

Pakta paris juga berisi beberapa dorongan untuk negara-negara yang bertindak lebih lambat.

Baca juga: Festival Iklim 2020, Usaha Diseminasi Informasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia

Baca juga: KLHK-Disdikbud Rancang Kurikulum Terkait Perubahan Iklim Bagi Anak Sekolah

Pertemuan Perjanjian Iklim Global Selanjutnya

Gagasan perjanjian Paris membuat semua orang menyetujui serangkaian tujuan bersama dan memperkuat komitmen mereka dari waktu ke waktu.

Negara yang tergabung dalam perjanjian ini disatukan dalam pertemuan internasional berkala, untuk melihat di mana setiap orang berdiri dan menuntaskan aturan yang membosankan tentang bagaimana mengukur kemajuan.

Pertemuan selanjutnya dari para pihak dalam perjanjian Paris selama beberapa tahun terakhir telah terbukti mengecewakan.

Sedikit negara yang bersedia untuk meningkatkan target mereka dan perselisihan yang sedang berlangsung tentang rincian penting dari perjanjian tersebut.

Pertemuan tahun ini, yang rencananya akan diadakan di Glasgow di Inggris, tapi ditunda hingga 2021 karena pandemi.

Baca juga: Indonesia Terima RBP USD 103,78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)