Alih-alih memberi tahu mereka bagaimana menjalankan negara mereka, pemerintah China menawarkan kerja sama ekonomi dan perdagangan sama-sama untung.

Ini kebijakan China selama beberapa decade. Beijing telah lama berjanji dua pilar utama dalam kebijakan luar negerinya adalah perdamaian internasional dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri.

Politik China Nonmiliter dan Antiintervensi

Dalam buku putih 2019 yang dirilis oleh Dewan Negara China, badan pemerintahan administratif tertinggi negara itu, Beijing menyatakan China tidak akan pernah mencampuri urusan dalam negeri orang lain.

"China mewakili kesetaraan semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, dan menentang hukum rimba yang membiarkan yang lemah bergantung pada belas kasihan yang kuat," tulis Wescott.

Kebijakan diplomatik ini diharapkan melindungi Partai Komunis China dari upaya campur tangan internasional apa pun. Sisi lain, ini jadi pembeda kebijakan global di sisi pesaing utamanya, AS.

"Ini adalah tema yang telah diulangi selama beberapa tahun terakhir yang sedang diberitahukan kepada khalayak global. (Beijing mengatakan) China adalah mitra yang baik, AS bukan,” lanjut Wescott.

China ingin melakukannya, membantu membangun dunia yang akan menguntungkan semua orang. Sebaliknya, mencitrakan AS egois dan tertarik untuk melayani kepentingannya sendiri.

China telah menjadi kreditor terbesar Negara-negara Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Mereka meminjamkan ratusan miliar dolar kepada pemerintah untuk membangun jalan, rel kereta api, dan pelabuhan.

Itu juga menjanjikan untuk menghapus sebagian kecil dari utang itu ketika negara-negara berkembang di benua itu memerangi pandemi Covid-19.

Pemerintah China juga memiliki sejarah panjang dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan AS dan kekuatan barat lainnya untuk mengalihkan perhatian dari catatan pelanggaran hak asasi manusia dan sipilnya sendiri.

Sejak 2003, China secara teratur merilis laporan hak asasi manusia yang secara khusus ditujukan untuk AS, yang berfokus pada diskriminasi rasial, kekerasan senjata dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Amerika.

Pada November 2020, di tengah perseteruan yang berkembang dengan Australia, seorang pejabat kedutaan China mengatakan dia akan meningkatkan laporan pelanggaran Australia tentang hak-hak masyarakat adat dan perawatan lansia ke badan-badan internasional.

Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch Australia, mengatakan organisasinya mendengar pejabat China mengutip laporan mereka adalah ketika mereka terkait dengan AS.