TRIBUNNEWS.COM - Sekira 29 organisasi kontrol senjata dan Hak Asasi Manusia (HAM) menandatangani surat menentang penjualan rudal, jet tempur dan drone senilai Rp 325,6 triliun ke Uni Emirat Arab (UEA).

Mengutip Reuters, ke-29 kelompok tersebut pun meminta Kongres Amerika Serikat (AS) memblokir kesepakatan tersebut.

"Harapannya adalah menghentikan penjualan senjata ini," ungkap petugas advokasi di Project on Middle East Democracy, Seth Binder, yang mempelopori upaya tersebut.

Baca juga: Senjata yang Dipakai Membunuh Ilmuwan Nuklir Iran Diduga Milik Israel

Baca juga: Pemerintahan Trump Umumkan Rencana Penjualan Senjata ke Taiwan Senilai Rp 34,7 T

"Tetapi jika itu tidak mungkin dalam jangka pendek, akan diteruskan ke pemerintahan Joe Biden, bahwa ada kelompok yang menentang penjualan senjata ini," tambahnya.

Tiga senator AS awal bulan ini mengusulkan undang-undang untuk menghentikan penjualan senjata.

Senjata yang rencananya akan dijual mencakup, drone dari General Atomics, Lockheed Martin Corp F-35 dan rudal yang dibuat oleh Raytheon, yang mengatur pertarungan dengan Presiden Donald Trump beberapa minggu sebelum dia akan meninggalkan kantor.

Hukum AS mengizinkan senator untuk memaksakan pemungutan suara pada resolusi ketidaksetujuan atas kesepakatan senjata utama.

Namun, untuk menjadi resolusi yang efektif, pertama-tama penolakan penjualan senjata ini harus melewati Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Langkah itu juga membutuhkan dua pertiga mayoritas di Senat yang dipimpin Republik dan DPR yang dipimpin Demokrat untuk bertahan dari veto presiden.

Baca juga: AS Dorong Penjualan 18 Drone Canggih Senilai Rp 41,3 Triliun ke UEA

Baca juga: AS akan Beri Sanksi Tegas untuk Tiap Penjualan Senjata ke Iran

Pejabat Administrasi Trump Beri Pengarahan tentang Penjualan Senjata

Pejabat administrasi Trump memberi pengarahan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat tentang kesepakatan itu pada Senin malam (30/11/2020).

Senator Demokrat Chris Murphy, seorang sponsor resolusi ketidaksetujuan, menanggapi kemudian menulis di Twitter.

"Hanya sejumlah besar masalah yang belum terselesaikan dan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Pemerintah. Sulit untuk melebih-lebihkan bahaya terburu-buru ini," tambahnya.

Penjualan itu disetujui menyusul perjanjian yang ditengahi AS pada September, di mana UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Surat dari kelompok hak asasi, yang dikirim ke anggota parlemen dan Departemen Luar Negeri mengatakan, penjualan senjata yang direncanakan akan terus merugikan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan karena konflik di Yaman dan Libya.

Penandatangan termasuk organisasi hak asasi manusia dari wilayah tersebut, termasuk Institut Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia dan Mwatana untuk Hak Asasi Manusia.

Kedutaan UEA mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Selaras erat dengan kepentingan dan nilai-nilai AS, militer UEA yang berkemampuan tinggi adalah pencegah yang kuat untuk agresi dan respons yang efektif terhadap ekstremisme kekerasan."

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)