TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE), pada Jumat (5/12/2020).

CNN melaporkan, pemungutan suara diambil pada Jumat (4/12/2020) di DPR yang dipimpin Kongres dari Partai Demokrat.

RUU MORE ini diprediksi memiliki cukup peluang untuk melewati persetujuan Senat yang dipimpin Partai Republik.

Berdasarkan penghitungan suara, sekira 222 anggota Demokrat menyetujui RUU MORE, serta lima Republikan dan Justin Amash, seorang libertarian memberikan suara mendukung untuk legalisasi ganja di AS.

Baca juga: Putusan PBB Soal Ganja, Rafli Kande : Ubah Ancaman Jadi Peluang

Baca juga: Polri Soal Ganja Untuk Medis: Negara Punya Kedaulatan Hukum Masing-masing

Sementara, 158 Republikan dan enam Demokrat memberikan suara menentang rencana ini.

MORE Act akan menghapus mariyuana/ganja dari Controlled Substances Act dan menghapus hukuman pidana bagi individu yang memproduksi, mendistribusikan atau memiliki ganja.

Baca juga: PBB Legalkan Ganja untuk Pengobatan, DPR Tidak Setuju, Pemerintah RI Diminta Segera Terbitkan Aturan

Kritikan Sinis Mitch McConnell

Pemimpin Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell minggu ini mengkritik DPR karena membahas RUU tersebut alih-alih mengesahkan bagian dari RUU stimulus Covid-19 yang disepakati kedua belah pihak.

"Dewan Perwakilan Rakyat menghabiskan minggu ini untuk masalah-masalah mendesak seperti ganja," kata McConnell sinis di lantai Senat.

"Tahukah Anda, undang-undang yang serius dan penting cocok dengan krisis nasional ini?," tambahnya sinis.

Kritikus RUU tersebut mengutip kurangnya daya tarik potensial di Senat.

"Ini adalah RUU yang tidak serius yang dipilih dengan cara yang tidak serius," kata Kevin Sabet, presiden dan salah satu pendiri Smart Approaches to Marijuana, yang menentang legalisasi ganja dalam pernyataan.

"Tidak ada minat untuk mendukungnya baik dalam pemerintahan saat ini atau yang akan datang," tambahnya.

Secara terpisah, dilansir Tribunnews dari Ap News, para penentang yang sebagian besar adalah Partai Republik menyebut rancangan undang-undang (ruu) itu sebagai isyarat politik kosong.

Pernyataan ini mengejek Partai Demokrat karena membahas dekriminalisasi ganja saat orang AS sekarat akibat pandemi covid-19.

Baca juga: Komisi IX Minta RI Tetap Tegas Larang Ganja Meski Ada Pelonggaran Untuk Keperluan Medis

Baca juga: Mike Tyson Masih Sempat Isap Ganja Sebelum Duel Kontra Roy Jones Jr

RUU Dekriminalisasi Ganja

Lebih lanjut, laman resmi Congress.gov menulis, RUU Dekriminalisasi Ganja diperkenalkan oleh Judiciary Ketua Jerry Nadler Juli lalu.

"Saya meyakini kriminalisasi ganja adalah kesalahan dan penegakan hukum (terkait) ganja hanya menambah kesalahan dan konsekuensi yang serius, terutaa bagi komunitas kulit berwarna," ungkap Nadler dalam pernyataan Jumat kemarin.

CNN mencatat, Wakil Presiden terpilih AS Kamala Harris sempat mengajukan RU pendamping ke Senat, tetapi terjebak di Komite Keuangan yang dikendalikan Republik.

Lalu, CNN melaporkan, Presiden terpilih AS Joe Biden diketahui juga mendukung dekriminalisasi ganja dan penghapusan catatan kriminal atas kepemilikan ganja.

"Dia akan mengizinkan negara bagian untuk membuat pilihan mereka sendiri mengenai legalisasi dan akan berusaha mempermudah penelitian dampak positif dan negatif ganja," unkgap Juru Bicara tim transisi Biden Andrew Bates kepada CNN.

Baca juga: Singapura Kecewa PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Berbahaya

Ganja Ilegal secara Federal

Meski ganja masih ilegal secara hukum federal, negara bagian AS melegalkan ganja dan mempertahankan pasar mereka yang teregulasi sejak 2012.

Baik mantan Presiden Barack Obama dan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak mengganggu pasar resmi ganja di negara bagian.

Musim gugur ini, CNN mewartakan, lima negara bagian tambahan memilih untuk melegalkan ganja, baik untuk tujuan pengobatan atau rekreasi atau keduanya

Menurut Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara, ada 15 negara bagian yang melegalkan ganja di AS.

Bahkan lebih banyak negara bagian mengincar legalisasi di tahun-tahun mendatang, termasuk New York, New Mexico, Connecticut dan Pennsylvania .

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)