TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan akan membawa kembali Washington ke dalam Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

Biden menyebut dirinya masih mendukung Kesepakatan Nuklir 2015 yang dinegosiasikan di bawah mantan Presiden Barack Obama, di mana Donald Trump menarik diri pada Oktober 2017.

Menanggapi pernyataan Biden, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan buka suara.

Pangeran Faisal mengatakan, Arab Saudi dan negara-negara Teluk harus diajak berkonsultasi jika AS bergabung kembali dengan Kesepakatan Nuklir Iran.

Baca juga: IRGC:Ilmuwan Nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh Dibunuh dengan Senjata Canggih yang Dikendalikan Satelit

Baca juga: Penguasa Arab Saudi Izinkan Pesawat Israel Lintasi Wilayah Udaranya menuju Emirat  Arab

Pihak terkait memperingatkan, hal ini merupakan satu-satunya jalan menuju Kesepakatan Nuklir Iran yang bekelanjutan.

Mengutip The Guardian, kesepakatan yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) disebut akan menyenangkan sekutu AS di Eropa.

Tetapi, negara-negara Teluk mengkritik keterlibatan AS dengan Teheran.

Biden mengindinkasikan dia akan membawa tentangga Arab, Sekutu AS-Iran ke dalam perjanjian tersebut.

Menyoal kesepakatan nuklir yag jadi perbicangan luas, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan buka suara.

"Yang kami harapkan adalah kami sepenuhnya diajak konsultasi," ungkap Pangeran Faisal bin Farhan pada Sabtu (5/12/2020).

"Kami dan teman-teman regional kami lainnya sepenuhnya berkonsultasi tentang apa yang terjadi vis a vis (Bahasa Prancis: tatap muka) dengan Iran," papar Pangeran Faisal.

"Satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan adalah melalui konsultasi semacam itu," katanya di sela-sela konferensi keamanan di Manama, Bahrain.

Ditanya apakah pemerintahan Biden sudah berhubungan tentang bentuk kesepakatan Iran yang dihidupkan kembali, Pangeran Faisal mengatakan belum ada kontak.

"Tetapi kami siap untuk terlibat dengan pemerintahan Biden begitu mereka menjabat," tutur Pangeran Faisal.

Pangeran Faisal menambahkan, pemerintahan Arab Saudi meyakini mitra mereka, Eropa sepenuhnya menyetujui kebutuhan untuk melibatkan semua pihak regional guna mencapai sebuah resolusi.

Jerman mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa kesepakatan nuklir Iran yang baru dan lebih luas harus dicapai untuk juga mengendalikan program rudal balistik Teheran.

Mereka memperingatkan bahwa Kesepakatan Nuklir Iran 2015 tidak lagi cukup.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Uni Eropa, berbicara tentang "perjanjian nuklir plus".

Baca juga: Korea Utara Luncurkan Monster Rudal Balistik Antarbenua di Parade Militer

Baca juga: Iran Kembangkan Rudal Balistik Terbaru Berdaya Jangkau 700 Km

Sasaran Rudal Balistik

Arab Saudi telah menjadi sasaran lusinan rudal balistik dan serangan drone sejak awal tahun lalu.

Termasuk serangan yang menghancurkan fasilitas Aramco di timur negara itu.

Akibat serangan tersebut, setengah dari produksi minyak mentah kerajaan itu runtuh.

Serangan itu diklaim oleh militan Houthi yang didukung Teheran di Yaman, di mana Arab Saudi mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, tetapi AS mengatakan itu melibatkan rudal jelajah dari Iran.

Pangeran Faisal mengatakan, JCPOA terlalu pendek dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun.

Terlepas dari masalah program misilnya dan dukungan untuk kelompok proksi di seluruh wilayah, tidak cukup untuk mengatasi risiko penyebaran.

"Seperti yang telah kita lihat dari kemampuan Iran sekarang untuk dengan cepat meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya, jangka waktu yang singkat tidak cukup untuk menahan kemampuan nuklir Iran," katanya.

Saat Arab Saudi melihat ke depan untuk membangun hubungan dengan pemerintahan AS yang akan datang.

Pangeran Faisal juga mengindikasikan kerajaan akan mempertahankan hubungan dengan Trump.

"Kerajaan selalu mengingat teman-temannya," katanya.

"Tentu saja kami akan terus, saya yakin, memiliki kontak yang bersahabat dengan Presiden Trump," tegasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)