Dia  menuding Trump sebagai  "presiden AS yang paling melanggar hukum" dan "pembunuh" serta “teroris” karena menghambat akses Iran ke vaksin Covid-19.

"Kami tidak terlalu senang dengan kedatangan Biden, tetapi kami senang Trump lengser ... bahwa teroris dan pembunuh seperti itu, yang bahkan tidak memiliki belas kasihan untuk vaksin virus corona, akan pergi," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi.

Hal ini disamaikan Presiden Iran setelah Electoral College atau Dewan Elektoral secara resmi menyatakan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) ke-46, pada Selasa (15/12/2020).

Biden memperoleh mayoritas suara elektoral (electoral vote) yang solid, yakni 306 suara dan memastikan kemenangannya dalam pemilu bulan lalu.

Pemungutan suara Electoral College menjadi sangat penting tahun ini karena penolakan Presiden Donald Trump untuk mengakui dia telah kalah.

Setiap empat tahun, orang-orang yang duduk di Dewan Elektoral adalah yang sebenarnya menentukan siapa presiden dan wakil presiden baru AS.

California, negara bagian AS yang paling padat penduduknya, menempatkan Biden di atas 270 suara yang diperlukan untuk memenangkan Electoral College, ketika 55 pemilihnya dengan suara bulat melemparkan surat suara untuknya dan pasangannya,  Kamala Harris.

Biden dan Harris - wanita pertama, warga kulit hitam pertama dan orang Asia Amerika pertama yang menjadi wakil presiden terpilih - akan dilantik pada 20 Januari 2021.

Sebelum ini, Rouhani juga menegaskan, pada Rabu (4/11/2020), hasil pemilu AS tidak penting bagi Iran.

Namun bagi Iran, kata Rouhani, Presiden berikutnya di Washington harus menghormati perjanjian dan hukum internasional.

"Bagi Teheran, kebijakan pemerintahan AS berikutnya yang penting. Bukan siapa yang memenangkan pemilu AS," tegascRouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi Iran, seperti dilansir Reuters, Rabu (4/11/2020).

Joe Biden telah berjanji akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 dengan enam kekuatan, jika Iran kembali mematuhinya.

 Presiden Donald Trump meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan mengganti sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

 Sebagai pembalasan, Iran secara bertahap mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan kesepakatan.