Orang-orang seperti itu menghadapi hukuman maksimal hukuman penjara satu tahun atau denda 1 juta yen.

Pejabat koalisi yang berkuasa menyerukan hukuman maksimum satu tahun penjara atau denda 1 juta yen untuk individu dengan COVID-19 yang menolak untuk dirawat di rumah sakit.

Mereka yang tidak bekerja sama dengan pelacakan infeksi akan menghadapi denda maksimum 500.000 yen.

Anggota parlemen oposisi mendesak kehati-hatian tentang memasukkan ketentuan semacam itu.

Tomoko Tamura dari Partai Komunis Jepang mengatakan daripada membahas hukuman, pemerintah harus melakukan sesuatu terhadap mereka yang ingin dirawat di rumah sakit untuk perawatan tetapi tidak dapat melakukannya.

Kementerian kesehatan juga sedang mempertimbangkan revisi Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular terkait orang yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala.

Kata-kata akan dimasukkan sehingga individu tersebut dapat mengisolasi diri baik di rumah atau fasilitas akomodasi.

Hingga saat ini, tidak ada dasar hukum untuk tindakan tersebut, sehingga kementerian kesehatan harus mengeluarkan pemberitahuan tentang opsi yang tersedia.

Pejabat kementerian berharap bahwa dengan menulis ketentuan seperti itu menjadi undang-undang akan membuat tindakan tersebut lebih efektif.

Mereka juga berusaha untuk membagikan data pelacakan infeksi yang dicatat oleh dinas kesehatan masyarakat setempat di antara pejabat pemerintah kota tempat kantor tersebut berada dan otoritas prefektur terkait.

Hal tersebut karena pemerintah prefektur tidak memiliki akses ke data yang dikumpulkan oleh kantor kota.

Sementara itu telah terbit buku baru "Rahasia Ninja di Jepang" berisi kehidupan nyata ninja di Jepang yang penuh misteri, mistik, ilmu beladiri luar biasa dan tak disangka adanya penguasaan ilmu hitam juga. informasi lebih lanjut ke: info@ninjaindonesia.com