Keinginan Pelosi Dinilai Berbahaya

Meski maksudnya benar, langkah Pelosi dinilai bahaya jika menginginkan Trump tidak memegang otoritas nuklir.

Menggunakan sistem kendali nuklir untuk kepentingan politik akan merusak perencanaan AS untuk mencegah musuh asing menyerang.

Presiden AS, sebagai panglima tertinggi memiliki kewenangan tunggal untuk meluncurkan senjata nuklir karena alasan kecepatan.

Di bawah aturan saat inipun, Trump adalah satu-satunya orang di pemerintahan yang dapat memerintahkan serangan nuklir.

Untuk mencegah musuh meluncurkan nuklir ke AS, musuh perlu tahu AS bisa meluncurkan lebih banyak bahkan sebelum nuklir musuh mendekat.

Musuh diharapkan berpikir AS bisa menghabisi sebuah negara bahkan jika AS diserang nuklir juga.

Baca juga: Akun Twitter Donald Trump Ditutup Permanen karena Dinilai Bisa Picu Kekerasan Lebih Lanjut

Baca juga: Meski Tak Mau Sebut Nama Joe Biden, Trump Akhirnya Akui Kemenangan Lawannya

Sehingga negara musuh tidak berani mencoba melakukan penyerangan.

Tetapi jika presiden harus berhenti dan meminta persetujuan kepada orang lain dahulu sebelum memerintahkan serangan nuklir, itu dapat memperlambat.

Artinya kemampuan untuk merespons cepat serangan nuklir sebelum sampai ke AS akan hilang.

Kemampuan untuk meluncurkan senjata nuklir dengan cepat adalah inti dari strategi pencegahan nuklir Amerika.

Jika cara ini hilang maka sistem pencegahan akan runtuh.

Musuh AS seperti Rusia, China, dan Korea Utara perlu tahu AS dapat melancarkan serangan nuklir dalam beberapa menit tanpa hambatan.

"Presiden memiliki otoritas peluncuran tunggal, dan dia tidak perlu mengonfirmasinya dengan siapa pun," kata Elaine Scarry, seorang profesor di Universitas Harvard dan penulis Thermonuclear Monarchy, buku tentang otoritas peluncuran senjata nuklir.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)