Jika Amandemen ke-25 tidak dilaksanakan oleh Mike Pence, maka Demokrat merencanakan melakukan pamakzulan kepada Donald Trump.

Namun, pemakzulan adalah proses yang lebih panjang.

Padahal, tinggal beberapa hari lagi Joe Biden resmi menggantikan Donald Trump sebagai presiden.

Agar Trump dapat dicopot melalui pemakzulan, mayoritas di DPR harus mendukung pemakzulan.

Kemudian, Senat harus menggelar sidang untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut.

Agar presiden benar-benar bisa dicopot, dua pertiga anggotanya harus memilih untuk menyetujui pemakzulan tersebut.

Analis Sebut Ada 2 Hambatan dalam Pemakzulan Donald Trump

Rencana pemakzulan kedua pada Donald Trump ini nampaknya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, mengingat adanya 2 hambatan yang disebutkan oleh Chris Krueger, seorang analis dari Cowen Washington Research Group.

"Waktu dan juga suara 67 senator, tampaknya akan menjadi dua hambatan terbesar untuk menggulingkan Trump dari jabatannya melalui pemakzulan," tulis Krueger.

"Pasal pemakzulan harus diputuskan, dengar pendapat dan pemungutan suara Komite Kehakiman DPR harus dilakukan, lalu pemungutan suara DPR, kemudian sidang Senat dalam waktu sekitar 300 jam selama pandemi."

Namun, konstitusi tidak mengharuskan DPR mengadakan pemungutan suara di komite kehakiman.

Sekelompok Demokrat DPR juga telah meluncurkan resolusi yang menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan presiden.

"Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan presiden yaitu mencoba untuk membatalkan hasil pemilu November secara tidak sah, termasuk suara Pemilihan Presiden 2020 di Negara Bagian Georgia, dan menghasut kekerasan dan mengatur percobaan kudeta," menurut Roll Call.

Resolusi itu dapat dipilih oleh DPR dalam waktu yang relatif singkat, tetapi hambatan nyata untuk menggulingkan presiden adalah Senat, di mana aturan tetap mengharuskan ada persidangan formal sebelum pemungutan suara untuk pencopotan.