TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON DC -- Presiden Donald Trump akhirnya dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat pada Rabu (13/1/2021).

Pelengseran presiden ini menjadi dalam sejarah politik di negeri Paman Sam tersebut.

Donald Trump menjadi 'terdakwa' atas tuduhan penghasutan terjadinya kerusuhan di dekat Gedung Capitol.

Klaim palsu Trump tentang pemilihan yang dicuri yang menyebabkan penyerbuan Capitol dan lima kematian.

Tidak seperti pemakzulan pertama Trump, yang berjalan hampir tanpa dukungan Partai Republik.

Baca juga: Snapchat Blokir Akun Donald Trump Secara Permanen

Upaya pada Rabu (13/1/2021) menarik 10 Republikan, termasuk pemimpin partai Republik ketiga di DPR AS, Liz Cheney.

Senat berencana mengadakan persidangan setelah Trump turun dari jabatannya, skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebagai konsekuensi, anggota parlemen bisa melarang Trump duduk kembali di kursi presiden. Pemungutan suara terakhir adalah 232 hingga 197, melansir Washington Post pada Kamis (14/1/2021).

Pemakzulan ini menjadi salah satu drama terakhir dari kepresidenan yang penuh gejolak.

Baca juga: Donald Trump Jadi Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali, Dinilai Hasut Kerusuhan Capitol

Proses itu dilakukan dengan latar belakang kekacauan di Gedung DPR dan ketidakpastian tentang bagaimana nasib Republik pasca turunnya Trump.

Partai Demokrat dan Republikan saling menuduh dalam sidang itu. Loyalis Trump marah pada sesama Republikan yang membelot, khususnya Cheney, yang membuat kepemimpinan partai terguncang.

Tetapi terlepas dari emosi yang digerakkan oleh serangan Capitol, sebagian besar dari Partai Republik mendukung presiden, termasuk Pemimpin Minoritas Parlemen Kevin McCarthy.

Baca juga: Donald Trump akan Jadi Presiden Pertama AS Hadapi Pemakzulan Kedua

Dia berpendapat bahwa Trump memikul tanggung jawab atas serangan di Capitol, dan pemakzulan sekejap hanya akan "semakin mengobarkan api pemisah partisan."

McCarthy untuk pertama kalinya secara terbuka mendukung kecaman terhadap Trump.