TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Pemerintah Thailand menegaskan akan menuntut siapa pun yang membagikan informasi palsu tentang vaksin virus corona di media sosial atau media massa.

Melansir AP pada Selasa (19/1/2021), Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-cha menyatakan sudah memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, dalam keadaan darurat yang diumumkan Maret lalu, untuk menghadapi ancaman kesehatan.

Peringatan Prayuth merupakan reaksi nyata atas tuduhan bahwa pemerintahnya tidak berbuat banyak untuk memperoleh pasokan vaksin yang memadai.

Kritik itu berubah menjadi politik yang tajam setelah seorang politisi populer menyiarkan tuduhan seperti itu dalam siaran internet Senin (18/1/2021) malam.

Thanathorn Juangroongruangkit, mantan pemimpin Partai Future Forward yang dibubarkan, menuduh pemerintah bertindak terlalu lambat dalam memvaksin penduduk negara itu.

Thanathorn telah lama mengkritik pemerintahan Prayuth.

Partainya mendapatkan tempat ketiga yang kuat dalam pemilihan umum 2019.

Namun, dia dipaksa keluar dari Parlemen ketika pengadilan memutuskan bahwa dia telah melanggar undang-undang pemilu.

Partainya kemudian dibubarkan karena alasan teknis serupa.

Baca juga: Jepang: Vaksinasi Bukan Persyaratan untuk Berpartisipasi di Olimpiade

Ada juga tuduhan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah memperoleh keuntungan secara tidak adil dari kontrak memproduksi vaksin.

Tuduhan itu dibantah oleh Pemerintah Thailand dan perusahaan yang terlibat.

“Jangan salahkan saya karena mengancam tindakan hukum,” kata Prayuth. "Saya perlu menjaga kepercayaan orang dan kepercayaan pada pemerintah."

Pejabat kesehatan pada konferensi pers Selasa (18/1/2021) membela upaya pengadaan vaksin.

Supakit Sirilak, Direktur Jenderal Departemen Ilmu Kedokteran, mengatakan Kementerian Kesehatan telah berupaya mendapatkan pasokan vaksin sejak Februari lalu. Namun perlu waktu untuk mengevaluasi mana yang sesuai.