Dilansir oleh BBC.com Senin (1/2/2021), NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November 2020.

Pemilu ini merupakan yang kedua, sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun militer membantah hasil tersebut.

Lantas mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.

Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan.

Mengingat Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.

Baca juga: RI Desak Myanmar Selesaikan Masalah Etnis Rohingya

Baca juga: Pemerintah Myanmar Didesak untuk Serius Selesaikan Permasalahan Etnis Rohingya dari Akarnya

Militer Masih Memegang Peran Besar pada Politik Myanmar

Diketahui militer masih memegang peran besar dalam politik di Myanmar.

Hal ini dibuktikan dengan masih mempertahankan kendali atas kementerian-kementerian utama berkat konstitusi yang diatur oleh Junta yang menentukan perjanjian pembagian kekuasaan yang pada kenyataanya dipimpin oleh Suu Kyi.

Pada hari Senin duta besar Kanada untuk PBB, Bob Rae, memberikan tanggapannya terkait penangkapan Suu Kyi.

"Tidak ada pembenaran untuk penahanan militer terhadap Aung Sang Suu Kyi,"

"Militer Burma, Tatmadaw harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

Baca juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya

Sementara itu, John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa Junta sebenarnya tidak pernah benar-benar mundur dari kekuasaanya.

“Junta militer yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade tidak pernah benar-benar mundur dari kekuasaan sejak awal,"

"Mereka tidak pernah benar-benar tunduk pada otoritas sipil, jadi peristiwa hari ini di beberapa pengertian hanya mengungkapkan realitas politik yang sudah ada. "

Ia lantas meminta AS untuk memberlakukan sanksi ekonomi yang tegas terhadap Myanmar, pascaperisitiwa ini terjadi.

(Tribunnews.com/Ranum Kumala Dewi)