Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Nigel Adams mengecam penangkapan pemimpin de Facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan kudeta yang dilakukan militer di Myanmar.

Nigel Adams dalam siaran resminya mengungkapkan keprihatinan situasi yang terjadi di Myanmar belakangan ini.

Inggris menganggap hasil pemilu secara kredibel mencerminkan keinginan rakyat, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi adalah pemenang pemilu yang sah.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Militer Blokir Akses Facebook demi Stabilitas

Tudingan adanya kecurangan yang dilakukan pada Pemilu Myanmar November 2020 lalu, menurutnya tidak terbukti.

“Pengamat internasional, seperti Carter Center dan Jaringan Asia untuk Pemilihan Bebas (Asian Network for Free Election), tidak menemukan bukti penyimpangan yang signifikan dalam pemilu,” kata Adam di website resmi pemerintahan Inggris yang diunggah Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Buntut Kudeta Myanmar: Warga Sipil Demo Pakai Panci, Akses Facebook Diblokir Militer

Inggris menyatakan diri berada di pihak rakyat Myanmar yang lagi-lagi dirampok hak-hak berdemokrasinya.

Meskipun tidak sempurna, Pemilu tahun 2020 menurutnya merupakan langkah penting dalam perjalanan Myanmar menuju demokrasi.

“Kami, dan yang lainnya, memberikan dukungan yang kuat atas keinginan Myanmar untuk masa depan yang demokratis,” kata Nigel Adams.

Baca juga: Polisi Myanmar Dakwa Suu Kyi Langgar UU Ekspor-Impor

Banyak transisi Myanmar yang dinilai bermasalah oleh Inggris, seperti konstitusi yang dicurangi untuk kepentingan militer, kampanye kekejaman dan diskriminasi sistematis terhadap Rohingya dan minoritas lainnya, serta proses perdamaian yang goyah.

Kudeta yang dilakukan militer saat ini disebutnya mengancam kemajuan Myanmar selama bertahun-tahun, bahkan berpotensi terjadi puluhan tahun.

“Karena itu, kami jelas mengutuk kudeta ini, keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar, dan penahanan tidak sah atas politisi yang dipilih secara demokratis dan masyarakat sipil oleh militer,” kata Nigel Adams.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Inggris pada Senin lalu telah mengeluarkan pernyataan agar Aung San Suu Kyi, dan semua yang ditahan secara tidak sah, harus dibebaskan.

Menlu Adams bahkan telah secara resmi memanggil Duta Besar Myanmar untuk Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris pada Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Adams mengutuk kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, dan menjelaskan bahwa keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati, dan Majelis Nasional yang terpilih kembali secara damai.

“Kami melakukan semua yang kami bisa, bekerja dengan mereka yang ada di Myanmar, untuk mendukung resolusi damai untuk krisis ini,” ujarnya.