PBB Soroti Krisis Myanmar yang Kian Memanas Setelah 38 Demonstran Anti-Kudeta Tewas
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti krisis Myanmar yang kian memanas, dilaporkan bahwa 38 orang tewas dalam protes anti-kudeta Myanmar.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Gigih
"Mengerikan, ini pembantaian. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan situasi dan perasaan kami," kata aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi.
Baca juga: Aparat Keamanan Myanmar Tembak Mati 13 Demonstran Anti-Kudeta
Save the Children mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa empat anak termasuk di antara yang tewas.
Termasuk seorang bocah lelaki berusia 14 tahun yang dilaporkan Radio Free Asia ditembak mati oleh seorang tentara dalam konvoi truk militer yang lewat.
Para tentara memasukkan tubuhnya ke dalam truk dan meninggalkan tempat kejadian.
Ratusan pengunjuk rasa ditangkap, media lokal melaporkan.
AS mengutuk kekerasan mematikan terbaru junta terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan tindakan yang lebih global.
"Kami terkejut dan muak melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang Burma atas seruan damai mereka untuk memulihkan pemerintahan sipil," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, menggunakan nama lama Myanmar.
"Kami menyerukan semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri," katanya kepada wartawan.
Baca juga: Polisi dan Tentara Tembaki Demonstran, 6 Orang Tewas dalam Aksi Protes di Myanmar
Kudeta Myanmar
Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan banyak pemimpin sipil negara itu dan merebut kekuasaan melalui kudeta.
Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020 yang mengembalikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan secara telak.
Komisi pemilihan, yang anggotanya juga ditahan dalam kudeta tersebut, mengatakan pemungutan suara itu adil.
Para pegiat menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan dan embargo senjata sebagai tanggapan atas kudeta tersebut serta untuk merujuk militer, yang sebelumnya memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap Rohingya, ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Schraner Burgener akan memberikan penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan PBB tentang perkembangan pada Jumat (5/3/2021).
