Jepang Terbitkan Buku Biru Diplomatik 2021, Apa Saja yang Ditulis tentang Indonesia?
Buku ini juga cukup banyak membahas mengenai Indonesia di dalamnya terutama karena adanya kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Buku biru diplomatik Jepang tahun 2021 telah terbit dalam bentuk pdf file 4 April lalu.
Buku ini juga cukup banyak membahas mengenai Indonesia di dalamnya terutama karena adanya kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia bulan Oktober 2020.
Dua foto kunjungan PM Yoshihide Suga ke Indonesia dimuat dalam buku tersebut termasuk foto dimulainya Proyek Patimban dan dua foto pertukaran budaya Jepang - Indonesia.
Apa saja isinya mengenai Indonesia? Beberapa di antaranya dikutip Tribunnews.com dalam buku biru diplomatik tersebut seperti berikut ini.
Indonesia adalah negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia (sekitar 267 juta). Kekuatan utama di Asia Tenggara dan memainkan peran utama di ASEAN.
Selain itu, sebagai negara anggota G20, berbagai departemen masyarakat internasional juga mengambil inisiatif dalam subjek tersebut.
Pelantikan pertama Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Dalam pemerintahan kedua kalinya, partai yang berkuasa menempati sekitar 74 persen kursi di parlemen.
Sebagai pemerintahan yang stabil, (1) pembangunan infrastruktur, (2) sumber daya manusia Pembangunan, (3) Promosi investasi, (4) Reformasi birokrasi, (5) Bangsa yang hebat.
Pelaksanaan anggaran merupakan masalah prioritas.
Selain itu, akibat perluasan penyebaran virus corona, berskala besar sejak musim semi, menerapkan pembatasan sosial dan langkah-langkah ekonomi.
Baca juga: Buku Biru Diplomatik Jepang Terbit, Menlu Motegi Prihatin Peningkatan Militer China
Di bidang promosi investasi, pemerintah Indonesia sudah memutuskan menarik investasi dari luar.
Sederhanakan prosedur ketenagakerjaan, investasi, dan otorisasi bisnis untuk tujuan tersebut.
Penciptaan lapangan kerja untuk secara kolektif merevisi undang-undang terkait di salah satu dari 11 bidang dan Omnibus Law disahkan pada November 2020.