TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato pertamanya pada sesi gabungan Kongres pada Rabu (28/4/2021) malam, bertepatan dengan malam hari ke-100 masa jabatannya.

Dalam pidatonya di hadapan audiensi yang dibatasi karena pandemi, Biden menyerukan rencana pemulihan ekonomi yang berfokus pada pekerjaan, infrastruktur, perawatan anak, dan pendidikan.

Biden juga menyerukan perubahan kebijakan imigrasi dan kebijakan luar negeri dan meminta Senat untuk mengesahkan undang-undang hak sipil, termasuk reformasi polisi dan undang-undang hak suara.

Berikut 6 poin inti dalam pidato presiden AS Joe Biden seperti yang dilansir Business Insider.

1. Joe Biden bertaruh besar dengan rencana pengeluaran yang besar

Joe Biden merinci program pengeluaran ambisius $ 4 triliun (Rp 58 ribu Triliun) yang berfokus pada perombakan ekonomi Amerika dan menyusun kembali peran pemerintah untuk lebih mengamankan kesejahteraan keluarga.

Sebagian besar anggaran ditujukan untuk ekonomi dan pemulihannya dari pandemi.

Biden baru saja mengesahkan undang-undang stimulus $ 1,9 triliun (Rp27 ribu Triliun) pada bulan Maret, yang di antaranya untuk memberikan BLT $ 1.400 (Rp20 juta) kepada warga Amerika.

Baca juga: Tanggapi Biden Soal Genosida Armenia, Tokoh Turki Minta Sistem Rudal S-400 Diaktifkan

Baca juga: Bantuan Internasional untuk India, Joe Biden Berjanji akan Sediakan Pasokan Oksigen dan Bahan Vaksin

Kini, Biden dengan cepat beralih ke rencana ekonomi terbarunya, satu untuk meningkatkan infrastruktur fisik dan yang lainnya dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan bagi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah.

Program terbaru adalah paket ekonomi senilai $ 1,8 triliun yang diluncurkan pada hari Rabu yang bertujuan untuk menyiapkan program federal baru di bidang pendidikan, perawatan anak, dan perawatan kesehatan.

Biden menyerukan janjinya untuk tidak menaikkan pajak bagi orang Amerika yang berpenghasilan di bawah $ 400.000 setahun.

Sebaliknya, dia ingin perusahaan besar dan orang kaya menanggung beban kenaikan pajak.

"Sudah waktunya bagi perusahaan Amerika dan 1% orang terkaya Amerika untuk membayar bagian mereka yang adil," katanya.

Biden mengikuti jejak pendahulunya dari Partai Demokrat, Barack Obama, dengan janji pajaknya.