Pengadilan Tinggi Dehli India akan Mulai Hukum Pejabat yang Tak Bisa Kirim Pasokan Oksigen ke RS
Pengadilan Tinggi Dehli India mengatakan akan mulai menghukum pejabat pemerintah yang tak bisa kirim pasokan oksigen yang dialokasikan ke RS.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Gigih
Diketahui, tentara juga telah membuka rumah sakitnya untuk warga sipil dalam upaya mengendalikan krisis kemanusaian besar-besaran.
Baca juga: India Diminta Eksplorasi Kemampuan Militernya untuk Tangani Krisis Covid-19, Ini Seperti Perang
Perdana Menteri Narendra Modi juga memberikan kekuatan keuangan darurat kepada tentara untuk mendirikan fasilitas karantina baru dan rumah sakit serta membeli peralatan.
Selain itu, militer turut memanggil 600 dokter yang telah pensiun dalam beberapa tahun terakhir.
Sedangkan angkatan laut mengerahkan 200 asisten perawat di rumah sakit sipil, demikian ungkap pemerintah India.
Lebih jauh, pada Sabtu (1/5/2021), India mengatakan semua orang dewasa berusia 18 tahun ke atas bisa mendapatkan suntikan.
Sejak Januari, hampir 10 persen orang India telah menerima satu dosis, tetapi hanya sekitar 1,5 persen yang menerima keduanya.
Baca juga: India Disarankan Berlakukan Lockdown Beberapa Minggu dan Bangun Rumah Sakit Sementara Seperti China
Hal tersebut cukup mengherankan, karena India adalah salah satu produsen vaksin terbesar di dunia.
Adapun India sejauh ini telah memberikan lebih dari 156 juta dosis vaksin.
Beberapa negara bagian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup vaksin untuk semua orang, dan bahkan upaya berkelanjutan untuk menyuntik orang berusia di atas 45 tahun juga kesulitan.
Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain bergegas melakukan penanganan, rapid test, dan mengirim oksigen ke India.
Bersama dengan itu, negara-negara itu juga mengirim beberapa bahan yang dibutuhkan India untuk meningkatkan produksi domestik vaksin COVID-19.
Berita lain terkait Virus Corona
(Tribunnews.com/Rica Agustina)