Joe Biden Didesak 500 Lebih Anggota Demokrat dan Tim Sukses Pilpres untuk Hukum Israel
Lebih dari 500 staf Partai Demokrat dan tim sukses pilpres menuntut Presiden AS Joe Biden untuk meminta Israel bertanggung jawab atas serangan di Gaza
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Tiara Shelavie
Meski sama-sama mengutuk Israel dan Hamas, surat itu terkesan lebih menyalahkan Israel.
Sebab kekuatan militernya lebih besar,pendudukannya di Palestina, serta blokade terhadap Jalur Gaza.
Surat itu menuliskan, ketika warga Israel bersembunyi di tempat khusus, warga sipil Palestina di Gaza tidak punya tempat bersembunyi dari rudal Israel.
Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur serta memblokade Jalur Gaza "menciptakan penjara terbuka yang tidak dapat dihuni."
Sebelumnya, Biden telah mengirim Menlu AS Anthony Blinken ke Timur Tengah pekan ini untuk bertemu dengan pemimpin Israel.
Guardian melaporkan, Blinken bertemu dengan Israel, Otoritas Palestina, Mesir, dan Yordania mungkin akan membahas Hamas di Gaza.
Hamas dianggap organisasi teroris oleh Amerika Serikat.
Bahkan AS melarang seluruh pejabatnya untuk melakukan kontak dengan kelompok ini.
Baca juga: Israel dan Hamas Saling Klaim Kemenangan Saat Gencatan Senjata
Baca juga: Bentuk Dukungan untuk Palestina, Ketua Komisi VIII Ajak Masyarakat Boikot Produk Israel
Artinya, AS harus mengandalkan Mesir atau Qatar untuk menyampaikan pesan kepada Hamas.
Diketahui Hamas, akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah, adalah organisasi Islam Palestina dengan sayap militer.
Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Adapun surat terbuka itu juga ditandatangani oleh orang Yahudi dan Arab Amerika.
Salah satu tuntutannya mengatakan, "Biden harus menyelidiki apakah serangan terbaru Israel di Gaza melanggar Hukum Leahy, melarang bantuan militer AS untuk mendanai unit militer asing yang terlibat dalam komisi pelanggaran berat hak asasi manusia."
Berita terkait Israel Serang Jalur Gaza
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)