Direktur Kelompok Hak LGBTQ Jepang Tagih Janji Pemilu, Minta Pemerintah Sahkan RUU Anti-diskriminasi
Direktur kelompok hak LGBTQ Yuri Igarashi menagih janji Pemilu 2019, dia meminta pemerintah Jepang segera mengesahkan RUU Anti-diskriminasi.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Tiara Shelavie
Sementara Jepang memiliki beberapa perlindungan untuk minoritas seksual, 'negeri sakura' ini tetap menjadi satu-satunya negara Group of Seven (G7) yang tidak mengakui hubungan sesama jenis.
Baca juga: Sindir Aktivis, Gigi Hadid: Turut Bersuara atas LGBT, Kenapa Tidak dengan Palestina?
Baca juga: Dideportasi dari Indonesia, Kristen Gray Akui Tak Bersalah: Visa Tak Overstay, Saya Berkomentar LGBT
Sebagai informasi, G7 adalah sebuah klub informal demokrasi kaya yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat.
Kepala pemerintahan negara-negara anggota G7, serta perwakilan dari Uni Eropa, bertemu di KTT G7 tahunan.
Lebih lanjut, banyak pasangan sesama jenis di Jepang mengatakan mereka harus berjuang untuk menyewa apartemen bersama dan bahkan dilarang mengunjungi rumah sakit.
Selain itu, sangat sulit bagi tokoh olahraga LGBTQ di Jepang untuk jujur tentang seksualitas mereka, kata Fumino Sugiyama, mantan atlet yang tergabung dalam tim anggar putri nasional sebelum keluar sebagai pria transgender.
Atlet takut mereka akan mengecewakan penggemar dan keluarga mereka, atau bahwa mereka akan menghadapi diskriminasi dari asosiasi olahraga mereka yang dapat menghambat karir mereka, Sugiyama menjelaskan.
Di sisi lain Piagam Olimpiade menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kemungkinan untuk berlatih olahraga, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
(Tribunnews.com/Rica Agustina)
Berita dari Jepang lainnya