"Dia (Muhyiddin) akan mengalami malam tanpa tidur jika dukungannya di Parlemen sebenarnya kurang dari mayoritas."

"Mungkin bisa saja menyembunyikan tingkat dukungan Anda di balik konferensi pers, tetapi tidak ketika Anda berdiri di Parlemen untuk dilihat dunia," ucapnya.

Raja Panggil Para Pemimpin Partai Politik

Sementara itu, di hari yang sama, Raja Malaysia mulai mengadakan audiensi dengan partai-partai politik di tengah kemarahan publik atas penanganan Covid-19 yang dianggap gagal.

Dilansir Bloomberg, Yang di-Pertuan Agong Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim pada Rabu pagi untuk membahas isu-isu terkini, kata pemimpin oposisi itu di luar gerbang istana.

Isu itu di antaranya keadaan darurat yang sedang berlangsung, infeksi Covid-19, dan kepercayaan publik, serta investor, tambah Anwar.

"Yang Mulia terbuka untuk mendengarkan semua pandangan selama satu jam," kata Anwar kepada wartawan.

"Raja mendapat informasi yang baik tentang situasi Malaysia dan mempertimbangkan berbagai perspektif," katanya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Polisi di Malaysia Gunakan Drone untuk Deteksi Suhu Tubuh Orang-orang di Tempat Umum

Baca juga: Pemuda 21 Tahun Alami Trauma setelah Dipukul dan Dicuri Uangnya Diduga oleh Polisi Kerajaan Malaysia

Anwar menyebut masalah pergantian pemerintahan tidak muncul selama diskusi mereka.

Ia mendesak raja untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah pemerintah memperpanjang keadaan darurat, yang baru akan berakhir pada Agustus.

Namun, raja terikat pada semangat monarki konstitusional Malaysia, di mana ia bertindak atas saran perdana menteri, kata Anwar.

Sementara itu, Ketua Partai Aksi Demokratik dijadwalkan bertemu dengan raja pada Rabu sore, ujar Anthony Loke, sekretaris nasional partai oposisi, dalam sebuah postingan di Facebook.

Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad kemudian mengadakan sesi terpisah dengan raja pada Kamis, Bernama melaporkan, mengutip seorang pemimpin partai.

Suasana politik Malaysia telah memburuk karena ketidakpuasan publik atas penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, tulis Fitch Solutions dalam sebuah laporan Senin.