Atasi Pandemi Covid-19, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru
Zaid Ibrahim sebut pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dapat diundang membentuk pemerintahan baru jika Malaysia membutuhkan sosok baru untuk atasi pandemi
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Garudea Prabawati
Meningkatnya kemarahan publik kemungkinan akan mempengaruhi persatuan pemerintah.
Warga Malaysia bisa saja turun ke jalan jika pemilihan tidak diadakan dalam beberapa bulan mendatang, ujar laporan tersebut.
Raja Malaysia berpotensi menghentikan itu terjadi.
Baca juga: Atta Tegas Membantah Keluarga Halilintar Diusir dari Malaysia, Aurel: pada Suruh Nyusulin
Baca juga: Kerahkan 40 Truk, Malaysia Luncurkan Vaksinasi Covid-19 Massal Secara Mobile
Raja memiliki kemampuan untuk mencabut keadaan darurat yang sedang berlangsung.
Status darurat diumumkan sejak Januari agar pemerintah dapat mengatasi pandemi.
Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen, di mana ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.
Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.
Namun, status darurat rupanya tidak membantu menahan wabah.
Malaysia kembali ke lockdown ketat bulan ini setelah infeksi harian mencapai rekor 9.000 pada akhir Mei, membebani sumber daya rumah sakit negara.
Baca juga: Demi Hentikan Rekor Buruk, Pelatih Malaysia Rela Jadi Mata-mata Laga Vietnam Jumpa Indonesia
Baca juga: Gen Halilintar Dikabarkan Diusir dari Malaysia karena Tak Taat Prokes, Atta: Itu Gosip
Wabah yang memburuk telah mendorong seruan agar Parlemen berkumpul kembali.
Pada hari Jumat, Malaysia mengatakan sedang mempelajari kemungkinan mengizinkan anggota parlemen untuk berpartisipasi secara online.
Raja Malaysia Mulai Menjadi Pusat Perhatian
Setelah berada di latar belakang politik nasional selama beberapa dekade, raja Malaysia mulai menjadi pusat perhatian sejak tahun lalu.
Raja bergerak untuk mengisi kekosongan yang ada setelah pengunduran diri mendadak Mahathir sebagai perdana menteri.
Raja menyelesaikan kebuntuan selama seminggu dengan menunjuk Muhyiddin untuk menjadi perdana menteri tanpa pemungutan suara parlemen.
Di saat itu, para pemimpin oposisi telah mencari pertemuan dengan raja sambil bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Berita lainnya dari Malaysia
