TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan Rusia telah melarang organisasi yang didirikan pemimpin oposisi Kremlin, Alexei Navalny beroperasi.

Pihak terkait juga melabeli kelompok tersebut sebagai "kelompok ekstremis".

Keputusan Pengadilan Kota Moskow tertanggal Rabu (9/6/2021) ini pun segera diberlakukan untuk mencegah orang-orang mencari jabatan publik terkait dengan Yayasan Pemberantasan Korupsi (FBK) Navalny dan jaringan kantor regionalnya di seluruh Rusia.

Baca juga: Alexei Navalny Ungkap Tengah Hadapi 3 Penyelidikan Kriminal Baru dari Rusia

Baca juga: Macron Tekan Putin agar Redakan Ketegangan dengan Ukraina dan Nyatakan Keprihatinan Soal Navalny

Label tersebut juga berarti bahwa aktivis yang telah bekerja dengan organisasi tersebut, siapa saja yang menyumbang kepada mereka, dan bahkan mereka yang hanya membagikan materi kelompok dapat dituntut dan menerima hukuman penjara yang lama.

"Ditemukan bahwa organisasi-organisasi ini tidak hanya menyebarkan informasi yang menghasut kebencian dan permusuhan terhadap pejabat pemerintah, tetapi juga melakukan tindakan ekstremis," kata Alexei Zhafyarov, juru bicara jaksa yang telah mengajukan mosi, mengatakan di luar pengadilan.

Melansir Al Jazeera, langkah ini mendapat kritik oleh pendukung kritikus Presiden Vladimir Putin.

Daftar "organisasi ekstremis" Rusia saat ini terdiri dari lebih dari 30 entitas, termasuk kelompok bersenjata ISIL (ISIS), al-Qaeda dan Saksi-Saksi Yehuwa.

Baca juga: Dokter Sebut Kritikus Vladimir Putin, Alexei Navalny Bisa Meninggal di Penjara dalam Beberapa Hari\

Pukulan Terakhir

Navalny yang dikenal sebagai kritikus Putin, ditangkap aparat berwajib pada Januari 2021, setelah kembali dari Jerman.

Ia menghabiskan lima bulan masa pemulihan di Jerman setelah mengalami keracunan.

Pada Februari, pemimpin oposisi berusia 44 tahun itu dijatuhi hukuman penjara dua setengah tahun karena melanggar ketentuan hukuman percobaan dari penggelapan tahun 2014 yang dia anggap bermotif politik.

Bernard Smith dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow, pengadilan menyampaikan putusannya setelah sesi "raksasa" yang berlangsung selama hampir 13 jam dan berlangsung hingga Rabu malam.

Ia mengatakan keputusan itu "secara efektif" memberikan "pukulan terakhir bagi organisasi politik Navalny yang dia bangun selama bertahun-tahun untuk mencoba dan melawan Putin".

Dalam beberapa tahun terakhir, FBK telah menekan Kremlin dengan menerbitkan investigasi korupsi tingkat tinggi di kalangan elit politik.

Penyelidikan semacam itu pada gilirannya memicu demonstrasi besar-besaran.

Baca juga: Alexei Navalny Ungkap Tengah Hadapi 3 Penyelidikan Kriminal Baru dari Rusia

Baca juga: Mantan Dokter Kepala di Rumah Sakit Siberia yang Rawat Alexei Navalny Dilaporkan Hilang

Jelang Pemilihan

Smith mengatakan Putin "tetap populer" menjelang pemilihan 19 September, tetapi ada kekhawatiran partainya Rusia Bersatu akan kehilangan kursi.

"Ini adalah upaya lain untuk mencegah ancaman apa pun kepada mereka dan memotong oposisi vokal", katanya tentang putusan itu.

Ia mengatakan bahwa mereka yang secara efektif memimpin oposisi terhadap Putin sekarang berada di penjara, di pengasingan atau menghadapi dakwaan.

"Jadi di setiap kesempatan, orang-orang yang sebelumnya mampu berbicara di Rusia menentang Putin dan partai yang berkuasa telah dibungkam."

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengutuk langkah tersebut pada hari Rabu, dengan mengatakan hal itu "lebih membatasi kemampuan kandidat oposisi untuk tampil dalam pemungutan suara dalam pemilihan Duma September".

"Rusia telah secara efektif mengkriminalisasi salah satu dari sedikit gerakan politik independen yang tersisa di negara itu," kata Price.

Sidang pengadilan diadakan secara tertutup dengan alasan bahwa materi rahasia akan dibahas.

Hakim menolak banding pembela untuk mengizinkan Navalny mengambil bagian melalui tautan video dari penjara dan menolak mosi lain oleh pembela.

Menurut jaksa, kelompok pro-Navalny sedang merencanakan untuk mengacaukan situasi politik di Rusia dan bekerja untuk mempromosikan revolusi rakyat.

Yevgeny Smirnov, salah satu pengacara Navalny, mengatakan selama persidangan bahwa mosi jaksa dimaksudkan untuk melarang rekan Navalny mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

"Kasus ini dikaitkan dengan undang-undang yang melarang semua orang yang terkait dengan Yayasan Pemberantasan Korupsi untuk dipilih," kata Smirnov.

Kantor Navalny di puluhan wilayah Rusia sudah ditutup pada April setelah jaksa mengeluarkan perintah untuk menangguhkan kegiatan mereka sambil menunggu keputusan pengadilan.

Yayasannya, yang dimulai 10 tahun lalu, tanpa henti menargetkan pejabat senior pemerintah dengan video penuh warna dan ditonton secara luas yang merinci tuduhan korupsi terhadap mereka.

Salah satu video terbarunya, yang telah ditonton 117 juta kali di YouTube, mengklaim bahwa sebuah istana mewah di tepi Laut Hitam dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit.

Kremlin membantah memiliki hubungan dengan Putin.

Navalny juga mengandalkan kantornya di seluruh Rusia untuk mengorganisir protes anti-Kremlin dan menerapkan strategi Smart Voting.

Sebuah proyek untuk mendukung para kandidat yang kemungkinan besar akan mengalahkan mereka yang berasal dari partai Rusia Bersatu yang dominan di Kremlin dalam berbagai pemilihan.

Berita lain terkait dengan Alexei Navalny

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)