TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah mengatakan pada Rabu (16/6/2021), Parlemen harus berkumpul kembali sesegera mungki untuk memungkinkan peraturan darurat dan rencana pemulihan virus corona.

Dilansir Business Times, pernyataan Raja itu keluar hanya sehari setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan parlemen dapat dibuka kembali paling cepat pada September, jika jumlah rata-rata infeksi virus corona harian turun di bawah 2.000.

Parlemen ditangguhkan sejak Januari 2021 setelah raja mengumumkan keadaan darurat nasional atas saran Muhyiddin.

Pihak oposisi mengatakan langkah itu adalah upaya perdana menteri untuk mempertahankan posisinya sendiri.

Kini, Raja mengatakan, Parlemen memainkan peran penting dalam membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna menangani krisis kesehatan dan ekonomi negara yang disebabkan oleh virus corona.

Baca juga: China Sumbang 500 Ribu Dosis CoronaVac ke Malaysia

Baca juga: PM Malaysia Umumkan 4 Fase Pemulihan Nasional, Dimulai dengan Lockdown

Ia juga menekankan perlunya "administrasi pemerintah yang stabil dan aman" yang mampu menangani epidemi secara efektif dan memulihkan ekonomi.

Untuk tujuan ini, pemerintah perlu melonggarkan birokrasi dan mempercepat vaksinasi untuk memastikan negara mencapai kekebalan kelompok sesegera mungkin, karena vaksinasi adalah satu-satunya "strategi keluar" dari epidemi, kata raja.

Pernyataan raja tersebut diyakini sebagai hasil dari audiensi yang dilakukannya dengan para pemimpin politik sepanjang minggu lalu.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Malaysia Masih Tinggi, Tercatat 5.150 Kasus Baru dalam 24 Jam Terakhir

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Raja Malaysia memanggil semua pemimpin partai politik minggu lalu untuk audiensi pribadi.

Ia memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang krisis Covid-19 dan status darurat kontroversial yang masih berlangsung hingga Agustus.

Dilansir Nikkei Asia, Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim termasuk di antara tokoh yang diundang untuk bertemu Raja Sultan Abdullah Ri'ayatuddin.

Pada saat yang sama, muncul spekulasi bahwa Perdana Menteri saat ini, Muhyiddin Yassin mungkin mengincar perpanjangan darurat setelah 1 Agustus.

Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen saat ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.

Dengan begitu, Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.

Baca juga: Pekerja Migran di Malaysia Memenangkan Gugatan Buruh Rp17,2 M Melawan Goodyear

Baca juga: Atasi Pandemi Covid-19, Malaysia Membutuhkan Pemerintahan Baru

Mahathir: Ini Adalah Pemerintahan yang Gagal

Berbicara kepada wartawan pada Kamis (10/6/2021), Mahathir membahas berbagai topik dengan raja selama 45 menit pertemuannya.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa Malaysia sekarang menghadapi empat krisis pada saat yang sama: kesehatan, keuangan, politik dan sosial."

"Ini adalah pemerintahan yang gagal," kata Mahathir, menyerang Muhyiddin, yang menggulingkannya dalam kudeta politik pada Februari 2020.

Mahathir, yang akan berusia 96 tahun bulan depan mengatakan, dia juga menasihati raja bahwa pemilihan federal yang sangat dinanti-nantikan tidak boleh diadakan terlalu cepat, karena khawatir akan penyebaran pandemi yang lebih luas.

"Tidak ada indikasi tentang berakhirnya keadaan darurat, meskipun raja bertanya apakah pemilihan dapat diadakan tahun depan atau dalam waktu dekat," kata Mahathir.

Status Darurat untuk Membuat Muhyiddin Tetap Berkuasa

Parlemen telah ditangguhkan di bawah keadaan darurat saat ini.

Hal itu dilihat oleh pengamat politik sebagai strategi Muhyiddin untuk tetap berkuasa di tengah desas-desus bahwa ia telah kehilangan dukungan mayoritas di legislatif.

Parlemen belum bersidang meski sudah mendapat lampu hijau dari Sultan Abdullah sendiri dan tekanan dari berbagai pihak.

Muhyiddin telah berjanji untuk mengadakan pemilihan setelah virus corona terkendali.

Pemimpin Oposisi Anwar Ibrahim Menolak Status Darurat Diperpanjang

Anwar, yang bertemu dengan raja pada Rabu mengatakan, dia mengajukan alasan untuk tidak memperpanjang masa darurat, dan meminta agar parlemen diadakan kembali sesegera mungkin.

"Kami telah menyuarakan pendapat kami bahwa keadaan darurat yang berlanjut akan mengakibatkan kerugian negara, tidak membantu dalam penanganan Covid-19, dan akan mempengaruhi perekonomian terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah," kata Anwar.

Mantan wakil perdana menteri itu berpendapat keadaan darurat adalah masalah terpisah dari upaya pemerintah untuk menahan pandemi.

"Upaya untuk memperbaiki situasi tidak memerlukan keadaan darurat, jadi kami telah meminta Yang Mulia untuk memblokir segala upaya untuk memperpanjang keadaan darurat," katanya.

Stabilitas Ekonomi, PR Muhyiddin Lainnya Selain Pandemi

Selain memerangi COVID-19, prioritas Muhyiddin adalah stabilitas politik.

Pemerintahannya sedang goyah, terutama mengingat hubungannya yang memburuk dengan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

UMNO telah menolak kerjasama apapun dengan Partai Persatuan Pribumi Malaysia (Bersatu) pimpinan Muhyiddin dalam pemilihan federal yang akan datang.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dijadwalkan bertemu dengan Sultan Abdullah pada hari Jumat, diikuti oleh para pemimpin dari pihak Kalimantan minggu depan.

Oh Ei Sun, rekan senior di Singapore Institute of International Affairs, mengatakan audiensi yang sedang berlangsung dan Konferensi Penguasa adalah hasil dari persepsi luas tentang "ketidakmampuan pemerintah" dalam menangani COVID-19 serta "sentimen terhadap pendekatan tidak demokratis oleh pemerintah dengan melarang parlemen untuk berkumpul kembali."

"Sentimen ini telah sampai pada tingkat di mana raja merasa pantas untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah politik," katanya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya dari Malaysia