Hal ini guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama. 

Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama. 

“Negara anggota GNB yang menjadi anggota DK PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” kata Menlu.

Baca juga: Rusia Abstain dalam Seruan PBB soal Embargo Senjata ke Myanmar, Kini Malah Undang Pemimpin Junta

Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration).

Antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.

“Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka,” pungkas Menlu.