TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terhadap pejabat Kuba yang dianggap melakukan pelanggaran HAM saat aksi demonstrasi pecah pada awal Juli lalu.

Dilansir BBC.com, langkah itu diambil meski AS mendapat tekanan besar dari warga Kuba-Amerika serta para politisi untuk mengambil tindakan atas protes tersebut.

Sanksi diumumkan pada hari Kamis (22/7/2021), menargetkan menteri pertahanan Jenderal Alvaro Lopez Miera dan unit pasukan khusus kementerian dalam negeri.

AS memblokir semua aset dan transaksi mereka dengan orang Amerika.

"Ini baru permulaan," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Amerika Serikat akan terus memberikan sanksi kepada individu yang bertanggung jawab atas penindasan rakyat Kuba."

Baca juga: Presiden AS Joe Biden : Idul Adha Memiliki Makna Spesial Saat Pandemi

Baca juga: Survei: Orang Norwegia Lebih Takut pada Putin daripada Xi Jinping, Kim Jong Un, dan Biden

Aksi demonstrasi di Kuba pecah pada 11 Juli lalu, yang merupakan demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade.

Ratusan orang ditahan dan setidaknya satu demonstran terbunuh.

Demonstran yang marah turun ke jalan-jalan di Havana, memprotes runtuhnya ekonomi, kurangnya persediaan makanan dan obat-obatan serta cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Kuba menyalahkan aksi protes itu kepada AS yang memberikan sanksi kepada Kuba yang akhirnya mempengaruhi ekonomi negara.

Sementara itu, AS sendiri mendukung aksi demontrans yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, Biden mungkin menambah jumlah staf di kedutaan Havana dalam upaya untuk mendukung rakyat Kuba.

Awal pekan ini, Gedung Putih juga membentuk kelompok untuk membahas cara bagi warga Kuba yang tinggal di luar negeri untuk mengirim uang ke kampung halaman mereka dengan tidak melalui bank yang dikendalikan pemerintah.

Dalam beberapa pekan terakhir, warga Kuba-Amerika, terutama di Florida yang mendukung Trump dalam pemilihan 2020, sangat kritis terhadap tanggapan Biden terhadap protes.