TRIBUNNEWS.COM, TUNIS — Presiden Tunisia Kais Saied telah menskorsing parlemen dan memecat Perdana Menteri Hicham Mechichi, setelah protes kekerasan melanda negara itu melumpuhkan banyak kota.

Presiden Kais Saied, dalam pidatonya melalui video hari Minggu (25/7) mengatakan bahwa dia akan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.

Kais Saied bertindak setelah protes keras pecah di beberapa kota Tunisia atas penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dan ekonomi.

Protes terhadap kebrutalan polisi menyebar ke seluruh ibu kota Tunisia

Ini adalah tantangan terbesar bagi konstitusi 2014 yang membagi kekuasaan antara presiden, perdana menteri dan parlemen.

Baca juga: Menteri Kesehatan Tunisia Dicopot saat Kasus Covid-19 Melonjak

Baca juga: Tunisia Terima 93.600 Dosis Vaksin COVAX Pada Batch Pertama

"Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan dan perampokan hak-hak rakyat," katanya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di media pemerintah.

"Saya memperingatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata dan siapa pun yang menembakkan peluru, angkatan bersenjata akan merespons dengan peluru," tambahnya.

Dia juga menangguhkan kekebalan anggota parlemen, bersikeras tindakannya sejalan dengan konstitusi.

Pernyataan itu menyusul pertemuan darurat di istananya setelah ribuan warga Tunisia berbaris di beberapa kota, dengan sebagian besar kemarahan terfokus pada partai Ennahdha, partai terbesar di parlemen.

Namun Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi menuduh Presiden Saied melancarkan kudeta terhadap revolusi dan konstitusi setelah tindakan tersebut.

Baca juga: Tunisia akan Buka Kembali Masjid hingga Kafe 4 Juni 2020 setelah 3 Bulan Lockdown

Baca juga: Norwegia, China, dan Tunisia Sepakat Minta Israel dan Hamas untuk Segera Hentikan Konflik

"Kami menganggap lembaga-lembaga itu masih berdiri dan pendukung Ennahdha dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata Ghannouchi, yang mengepalai Ennahdha, kepada kantor berita Reuters melalui telepon, seperti dilansir dari Al Jazeera.

Partai itu juga mengecam langkah presiden sebagai kudeta negara terhadap revolusi.

"Apa yang dilakukan Kais Saied adalah kudeta negara terhadap revolusi dan konstitusi, dan anggota Ennahdha dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," tulis Ennahdha dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya.

Saied terlibat dalam perselisihan politik dengan Perdana Menteri Mechichi selama lebih dari setahun, pada saat negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, dan respons yang gagal terhadap pandemi Covid-19.