“Kami berhubungan di tingkat senior dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri dengan para pemimpin Tunisia untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi tersebut,” kata Psaki.

“Kami mendesak ketenangan dan mendukung upaya Tunisia untuk bergerak maju sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” lanjutnya.

“Kami akan meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan analisis hukum sebelum membuat keputusan (apakah itu kudeta),” lanjut Psaki.

Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menekankan keinginan kerajaan pada keamanan, stabilitas dan kemakmuran Tunisia.

Di Berlin, juru bicara Kemenlu, Maria Adebahr, mengatakan kepada wartawan Jerman berharap Tunisia akan kembali sesegera mungkin ke tatanan konstitusional.

“Demokrasi telah mengakar di Tunisia sejak 2011”, kata Adebahr, mengacu pada tahun revolusi rakyat yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali.

“Jerman sangat khawatir,” katanya seraya menambahkan mereka tidak ingin berbicara tentang kudeta.

“Penting untuk kembali ke tatanan konstitusional secepat mungkin,” kata Adebahr.

“Kami pasti akan mencoba untuk membahas (situasi) dengan duta besar Tunisia di Berlin, dan duta besar kami di Tunis siap untuk terlibat dalam diskusi.”

Sementara PBB meminta semua pihak di Tunisia menahan diri, menahan diri dari kekerasan dan memastikan bahwa situasi tetap tenang.

“Semua perselisihan dan ketidaksepakatan harus diselesaikan melalui dialog,” kata juru bicara PBB Farhan Haq.

Haq menolak berkomentar apakah PBB memandang situasi di Tunisia sebagai kudeta atau bukan.(Tribunnews.com/Aljazeera.com/xna)