TRIBUNNEWS.COM, BEIRUT - Pengusaha miliarder Najib Mikati ditunjuk sebagai perdana menteri baru Lebanon Senin (26/7) setelah konsultasi parlemen dengan Presiden Michel Aoun.

Mikati menang telak dalam pemilihan virtual kemarin. Ia meraup 72 suara, dan hanya meninggalkan satu suara untuk saingannya, mantan duta besar Nawaf Salam.

Sementara 42 anggota parlemen lainnya memilih kosong, dan tiga anggota parlemen tidak memilih sama sekali.

Pengangkatan Mikati dilakukan hanya 11 hari setelah Saad Hariri mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Hariri mundur setelah sembilan bulan kebuntuan politik dan perselisihan dengan Presiden Aoun dan menantunya, anggota parlemen Gebran Bassil.

Baca juga: Krisis Lebanon: Calon Perdana Menteri Saad Hariri Mengundurkan Diri

Baca juga: Analis: Krisis Lebanon Bisa jadi Satu dari 3 yang Terburuk di Dunia dalam 150 Tahun

“Dengan kerja sama presiden, kami akan membentuk pemerintahan sesuai inisiatif Prancis,” kata Mikati kepada pers setelah pengangkatannya.

Ia merujuk pada peta jalan reformasi ekonomi dan struktural yang diperkenalkan Presiden Prancis Emanuel Macron ke Lebanon pada Agustus 2020.

Mikati bukan orang baru bagi posisinya sekarang. Jika  Mikati berhasil membentuk pemerintahan, ini  akan menjadi tugas ketiganya sebagai perdana menteri Lebanon.

Dia sempat menjadi perdana menteri sementara selama beberapa bulan pada April 2005, dan kemudian memimpin pemerintahan penuh pada 2011 selama tiga tahun.

Perekonomian Lebanon terus merosot dengan separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Mata uang lokal yang melonjak yang kehilangan lebih dari 90 persen nilainya.

Baca juga: Krisis Ekonomi di Lebanon: Tentara Buka Tur Helikopter, Listrik Padam, hingga Mata Uang Anjlok

Baca juga: Hizbullah Lebanon Bangun Banyak Terowongan Infiltrasi Menuju Wilayah Israel

Lebanon tanpa pemerintahan penuh selama hampir satu tahun, dan sedang berjuang untuk mereformasi ekonominya bagi membuka bantuan internasional.

Mikati, yang merupakan pengusaha dari kota utara Tripoli, mendapat suara dari sebagian besar partai politik utama Lebanon, termasuk Gerakan Masa Depan yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Saad Hariri, Hizbullah dan sesama partai Syiah Gerakan Amal, serta Partai Sosialis Progresif yang dipimpin Druze.

Pejabat Senior Gerakan Masa Depan Mustafa Allouch mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hariri dan Gerakan Masa Depan akan terus mendorong pemerintahan teknokrat non-partisan.

Namun, Mikati tidak menerima suara dari dua partai Kristen terbesar di Lebanon.

Gerakan Patriotik Bebas, blok parlemen Kristen terbesar di Lebanon, memutuskan untuk tidak menunjuk calon.

Baca juga: Mobil Listrik Pertama Lebanon Meluncur di Tengah Krisis Ekonomi

Baca juga: Politik Lebanon Memanas: Protes Terus Berlanjut, PM Hassan Diab Ancam akan Berhenti Bekerja

Anggota parlemen Gebran Bassil yang memimpin partai juga mengatakan dia tidak memilih Mikati karena "pengalaman sebelumnya yang mengecewakan".

Namun, anggota parlemen Gerakan Patriotik Bebas Alain Aoun mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia lebih optimis dengan pembentukan pemerintah dengan Mikati sebagai perdana menteri yang ditunjuk daripada sebelumnya dengan Saad Hariri, yang mengakibatkan kemacetan politik selama sembilan bulan.

Aoun mengatakan prioritas partai untuk pemerintahan yang akan datang adalah menghentikan keruntuhan keuangan melalui perjanjian bailout dengan IMF, audit forensik, dan reformasi lainnya.

Anggota parlemen Pasukan Lebanon Anis Nassar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka awalnya memilih untuk mendukung Nawaf Salam seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Tetapi saat itu masih ada harapan dan kehidupan dalam sistem.

Mereka memutuskan untuk tidak menyarankan siapa pun, mengharapkan kelumpuhan politik yang berkelanjutan dan hambatan untuk membentuk pemerintahan reformis.

Baca juga: Laporan Badan Intelijen Lebanon setebal 350 Halaman, Ungkap Penangung Jawab Ledakan Beirut

Baca juga: Israel-Lebanon akan Mengadakan Pembicaraan Mediasi Dipimpin AS atas Sengketa Perbatasan Laut

"Kami telah memutuskan bahwa tidak seorang pun, tidak peduli seberapa baik, kuat, dan berpengaruh perdana menteri, dalam sistem politik dan elit penguasa, dia tidak akan dapat melakukan apa pun di negara ini," kata Nassar kepada Al Jazeera.

Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Joanna Wronecka berharap Mikati sukses, cepat, dan mendukung semua partai politik dalam membentuk pemerintahan dengan cepat. "Tidak ada lagi waktu untuk kalah," kata Wronecka dalam sebuah tweet.

Tugas ketiga

Mikati telah menjadi anggota parlemen yang mewakili Tripoli, dan salah satu pemilik konglomerat multi-miliar Grup M1.

Pada akhir 2019, seorang warga Lebanon mengajukan tuntutan terhadap Mikati karena melakukan pencatutan gelap pinjaman perumahan bersubsidi negara.

Dia membantah tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik.

Baca juga: Presiden Macron Peringatkan Lebanon Bisa Terjerumus Lagi ke Perang Saudara

Baca juga: Oposisi Iran yang Tinggal di Eropa Ini Simpulkan Eks PM Lebanon Dibunuh atas Instruksi Teheran

Mark Daou, salah satu pendiri partai politik oposisi Taqaddom, tidak yakin dengan pemerintahan reformis di bawah Mikati.

“Daur ulang baik untuk lingkungan, bukan untuk politisi,” kata Daou kepada Al Jazeera.

Dalam sistem politik Lebanon, jabatan perdana menteri harus dipegang oleh seorang Muslim Sunni, kepresidenan dipegang oleh seorang Kristen Maronit, dan ketua parlemen adalah seorang Muslim Syiah. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)