TRIBUNNEWS.COM - Inggris memberi peringatan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pandemi virus corona (Covid-19) di Myanmar.

Hal itu disampaikan Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dalam pertemuan yang membahas pandemi Covid-19 di Myanmar pada Kamis (29/7/2021).

Menurut Inggris, setengah penduduk Myanmar yang berjumlah 54 juta dapat terinfeksi Covid-19 dalam dua minggu ke depan.

Situasi penyebaran Covid-19 di Myanmar dianggap mengerikan, terlebih sejak militer mengambil alih pemerintahan pada 1 Feburari 2021.

Untuk itu, Inggris ingin PBB segera memastikan resolusi 2565, yang menuntut gencatan senjata di zona konflik.

Baca juga: Jokowi Minta Pelaku Usaha Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Pandemi Covid-19 

Sehingga memungkinkan pengiriman vaksin virus corona berjalan secara aman dan diterima dengan baik oleh Myanmar.

"Sangat penting bagi kami untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkannya," kata Woodward sebagaimana dilansir CNA.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah militer atau junta mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Satu di antara dampak kekacauan itu, yakni banyak rumah sakit yang tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan.

Rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang melonjak setelah banyak staf medis keluar untuk turun ke jalan dan memprotes kudeta.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Tetap Beri Perlindungan Meski Antibodi Pascavaksinasi Menurun

PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas pelayanan kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi.

Organisasi dunia itu juga memperkirakan bahwa pasukan militer telah melakukan setidaknya 260 serangan terhadap personel dan fasilitas kesehatan.

Diperkirakan pula setidaknya 67 pejabat medis ditahan oleh pihak junta.

"Dengan gelombang baru COVID-19 yang menyebar seperti api di seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai Covid-19 untuk melawan rakyat," kata juru bicara pemerintah persatuan nasional Susanna Hla Hla Soe.