Tetapi pejabat pemerintah mengatakan kepada The Japan Times bahwa sejumlah kecil tetap berada di negara itu karena mereka tidak ingin pergi.

"Masih belum jelas, per 31 Agustus, kapan SDF akan dapat mengoperasikan pesawatnya lagi di bandara internasional Kabul, menyusul penarikan pasukan AS dari Afghanistan serta situasi keamanan yang semakin tegang di sana," kata perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada Insider.

"Oleh karena itu, pemerintah Jepang telah memerintahkan kembalinya misi SDF yang dikerahkan di negara-negara tetangga."

Pembatasan Hukum Menghambat Evakuasi

Perjuangan Jepang untuk membuat pengungsi sampai ke bandara Kabul sebagian besar diperumit oleh pembatasan hukum untuk pasukannya di luar negeri.

Menurut Nikkei Asia, pemerintah Jepang melarang pasukannya beroperasi di luar bandara Kabul, yang berarti para pengungsi harus berjuang sendiri menuju bandara melalui berbagai pos pemeriksaan Taliban.

Sementara itu, negara lain seperti AS dan Jerman menggunakan helikopter untuk mengangkut para pengungsi ke Bandara Internasional Hamid Karzai.

Operasi terbatas Jepang di Kabul adalah karena konstitusi damai pasca-Perang Dunia II.

Konstitusi itu menyatakan bahwa Jepang tidak dapat menggunakan kekuatan militer di luar negeri sebagai bagian dari penolakan perang.

Jepang bisa saja menggunakan kekuatan jika perlu untuk melindungi warga negara Jepang di luar negeri.

Tetapi, Jepang harus mendapatkan izin dari negara tuan rumah terlebih dahulu.

Hal itu tidak mungkin dilakukan karena Afghanistan telah dikuasai Taliban.

Proses Evakuasi Jepang Dinilai Terburu-buru

Kritikus mengatakan upaya evakuasi pemerintah Jepang termasuk buruk dibandingkan dengan negara lain, yang membantu ribuan pengungsi melarikan diri dari Afghanistan setelah Taliban merebut Kabul awal bulan ini.