TRIBUNNEWS.COM - Mantan perdana menteri Malaysia yang dilanda skandal korupsi, Najib Razak, dikabarkan ditawari peran sebagai penasihat pemerintah di bidang ekonomi, kata sumber yang diperoleh The Straits Times.

Langkah ini direncanakan PM Ismail Sabri Yaakob yang berusaha mempertahankan mayoritas tipisnya menjelang sidang Parlemen minggu depan.

Terlepas dari tuduhan korupsi terkait transaksi kontroversial 1Malaysia Development Berhad, Najib tetap berpengaruh dalam UMNO.

Dukungannya dapat terbukti penting bagi Ismail, yang berupaya mencapai perjanjian kepercayaan dan pasokan (CSA) dengan oposisi.

CSA melibatkan anggota parlemen oposisi yang mendukung pemerintah dalam mosi kepercayaan, baik dengan memberikan suara mendukung atau abstain.

Ismail dilantik pada 21 Agustus lalu dan memimpin pemerintahan yang hanya memiliki 114 anggota dari 222 kursi Parlemen, di mana dua kursi kosong.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun, Tingkat Mobilitas Masyarakat RI Lebih Rendah dari Malaysia dan Vietnam

Baca juga: Singapura Sumbang 100.000 Vaksin Pfizer ke Johor Malaysia

Jika empat anggota parlemen menolak memberikan suara mendukung mosi pemerintah di Parlemen, Ismail akan menghadapi keraguan atas legitimasi pemerintahannya, yang mungkin harus beroperasi sebagai pemerintahan minoritas.

Ditawarinya Najib dalam posisi di pemerintahan secara luas dipandang sebagai upaya untuk menopang dukungan.

Pemerintahan Ismail terdiri dari partai dan anggota parlemen yang sama yang gagal untuk bersatu selama lebih dari 18 bulan dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin.

Sebelumnya pada Sabtu lalu, Ismail menunjuk Muhyiddin Yassin, pendahulunya, sebagai kepala Dewan Pemulihan Nasional Covid-19, posisi dengan hak istimewa menteri.

Muhyiddin mengepalai koalisi Perikatan Nasional yang memasok pemerintah dengan hampir setengah anggota parlemennya.

Pada hari Selasa (7/9/2021), Ismail bertemu dengan Najib, yang secara bersamaan mengajukan banding atas hukumannya saat melawan tuduhan korupsi lainnya.

Beberapa sumber mengatakan kepada The Straits Times bahwa Najib ditawari peran penasihat dengan status menteri.

Penunjukan dapat diumumkan dalam beberapa hari ke depan jika kedua belah pihak sepakat.

"Dalam pertemuan selama satu jam tersebut, kami membahas tantangan ekonomi domestik dan eksternal serta strategi menghadapi pandemi Covid-19," kata Ismail.

"Datuk Seri Najib berkomitmen untuk menyumbangkan tenaga, waktu, dan gagasan bersama sebagai satu tim untuk keluarga tercinta Malaysia."

Mantan Presiden UMNO Najib juga mengatakan pada hari Kamis:

"Waktunya telah tiba untuk menyelesaikan masalah ..."

"Saya telah meluangkan waktu untuk menguraikan berbagai saran, langkah dan pendekatan untuk mengatasi Covid-19, meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta memulihkan ekonomi dan kemakmuran rakyat."

"Saya sangat yakin dan percaya pendekatan yang saya rekomendasikan ini realistis, akan membuahkan hasil, dan mudah diterapkan dalam waktu dekat ... Insya Allah akan mendapatkan restu dari PM (Ismail) dan Kabinet akan segera dilaksanakan."

Beberapa laporan memang berspekulasi bahwa Ismail akan menunjuk Najib sebagai penasihat ekonomi pribadinya.

Namun opsi lain adalah menunjuknya sebagai penasihat entitas yang dikendalikan negara, seperti perusahaan minyak nasional Petronas atau manajer dana Permodalan Nasional.

Najib menjabat sebagai perdana menteri dari 2009 sampai kekuasaan enam dasawarsa Umno yang tidak terputus yang secara mengejutkan berakhir pada pemilihan 2018.

Ia juga pernah menjadi menteri keuangan.

"Ini akan memberikan Najib peran berpengaruh dalam pemerintahan saat ini dan merehabilitasi statusnya," kata seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Ada pula kabar pencalonan Sekjen UMNO Ahmad Maslan sebagai wakil ketua DPR, meski juga terlibat kasus tuduhan korupsi.

Pemerintahan Ismail dalam beberapa hari terakhir menolak perlunya mosi kepercayaan di Parlemen meskipun Raja Abdullah Ahmad Shah telah memutuskan demikian bulan lalu.

Meskipun Perdana Menteri adalah wakil presiden UMNO, 38 anggota parlemen partai tersebut secara umum dibagi antara mereka yang diberikan posisi penting oleh presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Muhyiddin, dan mereka yang disebut "klaster pengadilan".

Najib termasuk di antara sekitar 15 anggota parlemen yang memilih untuk menarik dukungan untuk Muhyiddin bulan lalu.

Dukungannya dapat memastikan Ismail aman berkuasa dalam jangka pendek.

"Klaster pengadilan" di antaranya Najib, yang mengajukan banding atas hukuman penjara 12 tahun.

Ada pula presiden UMNO Zahid Hamidi, yang tim pembelanya minggu ini bersikeras bahwa penuntut gagal menetapkan kasus prima facie dalam persidangan yang sedang berlangsung untuk 47 tuduhan korupsi.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)