TRIBUNNEWS.COM - Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB, Selasa (21/9/2021).

Sambil melepas maskernya, Jair Bolsonaro bersiteguh tentang pendiriannya seputar penanganan virus corona dan vaksinasi.

"Sejarah dan sains akan meminta pertanggungjawaban semua orang," katanya kepada para pemimpin dunia dalam pidatonya, Daily Mail melaporkan.

Pemimpin sayap kanan Brasil ini mengatakan ia mendukung vaksinasi tetapi lebih mempromosikan pengobatan dini Covid-19.

Bolsonaro menyebut dia sendiri telah menjalani 'pengobatan dini' setelah terinfeksi musim panas lalu.

"Kami tidak dapat memahami mengapa banyak negara, bersama dengan sebagian besar media, mengambil sikap menentang tindakan pengobatan dini," kata Bolsonaro.

Baca juga: Pemerintah AS Khawatir KTT PBB Jadi Ajang Penyebaran Covid-19

Baca juga: Tak Mau Divaksin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro Terpaksa Makan Pizza di Pinggir Jalan Luar Restoran

Bolsonaro mengatakan pemerintahnya menentang wajib vaksin, seperti yang dia langgar ketika masuk ke PBB.

Kota New York mewajibkan vaksinasi bagi orang-orang yang memasuki sebagian besar ruang publik, termasuk pusat konvensi tersebut.

Presiden Biden juga memberlakukan mandat vaksin menyeluruh yang mencakup pekerja federal dan mereka yang berada di perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan.

"Kami mendukung upaya vaksinasi, namun pemerintahan saya tidak mendukung paspor vaksin atau paspor kesehatan atau kewajiban terkait vaksin lainnya," kata Bolsonaro.

Tidak Ingin Divaksin karena Sudah Pernah Terinfeksi Covid-19

Awal tahun ini, Bolsonaro mengisyaratkan dia tidak terburu-buru untuk divaksin karena dirinya sudah pernah terpapar Covid-19.

"Saya sudah terkena virus itu," katanya.

Sebelum berbicara tentang vaksinasi, dalam pidatonya Bolsonaro memuji pencapaian pemerintahan sendiri.

Ia mengatakan Brasil telah 'berubah banyak' sejak dirinya menjabat pada 2019.

"Ini adalah dasar yang kuat jika kita memperhitungkan bahwa kita berada di ambang sosialisme," katanya.

"Brasil memiliki presiden yang percaya pada Tuhan, menghormati Konstitusi, menghargai prinsip-prinsip keluarga dan setia kepada rakyatnya."

Politisi sayap kanan mengenakan masker saat memasuki PBB tetapi melepasnya untuk menyampaikan pidatonya.

Makan di Luar Restoran

Ketika sampai di New York City, Bolsonaro terlihat makan malam di pinggir jalan karena pembatasan ketat di seluruh kota.

New York tidak mengizinkan orang yang belum divaksinasi untuk makan di dalam ruangan.

Akhirnya, Bolsonaro dan para menterinya menikmati pizza dan soda di luar restoran pada Minggu (19/9/2021) jelang Sidang Umum PBB.

Foto-foto makan malam "sederhananya" itu diunggah di media sosial Menteri Pariwisata Gilson Machado.

Selain presiden, ada pula Menteri Kesehatan Brasil Marcelo Queiroga; Menteri Keadilan dan Keamanan Publik Anderson Torres; Menteri Kepala Gedung Sipil Luiz Eduardo Ramos; dan Presiden Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, menurut situs berita Brasil Correio Braziliense.

Salah seorang anggota delegasi Bolsonaro yang tiba di New York City seminggu sebelumnya, sempat dinyatakan positif COVID-19.

Bolsonaro pun menjalani karantina di sebuah hotel NYC.

Juga menurut laporan itu, Bolsonaro dan para menterinya, yang semuanya tidak memakai masker, harus menyelinap di pintu belakang hotel mereka di New York City ketika mereka bertemu dengan sekelompok pengunjuk rasa yang menolak kedatangan mereka.

Meremehkan Virus Corona, Pernah Terpapar Tahun Lalu

Bolsonaro, yang selama ini terkenal vokal meremehkan virus, didiagnosis positif Covid-19 pada Juli 2020.

Ia sebelumnya menyebut penyakit itu tidak lebih buruk dari 'flu kecil'.

Ia juga mengklaim masa lalunya sebagai atlet dapat membuatnya kebal terhadap gejala terburuk.

Pemerintah Brasil memberlakukan "kerahasiaan 100 tahun" pada Bolsonaro.

Sehingga tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah ia telah divaksinasi atau belum.

Meski begitu, Bolsonaro sendiri menyebut tidak mau divaksin dan malah membela menggunakan obat-obatan lain, termasuk hydroxychloroquine, untuk melawan Covid-19.

Kekhawatiran Gedung Putih

Gedung Putih pun menyatakan kekhawatiran Sidang Umum PBB tahun ini berpotensi menjadi superspreader Covid-19.

"Kami khawatir acara PBB menjadi acara superspreader, dan kami perlu mengambil semua tindakan untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi," kata Duta Besar Presiden Joe Biden untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield dalam konferensi pers Jumat.

Para pemimpin dunia mulai berdatangan ke New York City sejak minggu lalu untuk pertemuan tahunan tersebut.

Thomas-Greenfield menekankan bahwa mereka tidak harus mematuhi persyaratan vaksin lokal dan pembatasan terkait virus corona lainnya.

Tahun lalu, Sidang Umum PBB digelar virtual karena bertepatan pada puncak pandemi.

Tahun ini, pertemuan diadakan dalam format hybrid, yang memberikan pilihan kepala negara untuk datang secara langsung atau melalui pesan video.

Thomas-Greenfield mengatakan dia sudah mengirim pesan yang mendesak para diplomat dan pemimpin dunia untuk mengirimkan video yang akan diputar selama acara dua minggu itu.

Lebih dari 100 presiden, perdana menteri, dan pemimpin lainnya diharapkan memberikan pidato langsung.

Aturan Ketat di New York

Masih dilansir Daily Mail, Kota New York memiliki beberapa aturan Covid-19 yang paling ketat saat ini.

Walikota Bill de Blasio telah memberlakukan mandat bahwa warga perlu divaksinasi.

Warga juga harus menunjukkan bukti vaksinasi untuk menikmati kegiatan di dalam ruangan seperti makan, menonton konser, film dan pusat konvensi.

Sidang Umum PBB tahun ini diadakan di dalam ruangan di Aula Majelis Umum PBB, yang memenuhi syarat sebagai pusat konvensi, menurut surat 9 September dari Kantor Urusan Internasional de Blasio.

Komisioner kesehatan Kota New York memberi tahu presiden terpilih untuk Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, bahwa acara ini dilindungi undang-undang setempat yang mewajibkan bukti vaksinasi untuk menempati dalam ruangan.

Bolsonaro mengabaikan aturan ini.

Kehadirannya secara langsung di Sidang Umum PBB bertentangan dengan persyaratan vaksin Kota New York dan "sistem kehormatan" yang diterapkan untuk peserta.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyebut persyaratan itu 'diskriminatif'.

Ia mengatakan dirinya 'terkejut dan kecewa' dengan gagasan yang mengharuskan bukti vaksinasi untuk masuk ke Aula Majelis Umum.

Nebenzia mengklaim aturan itu bertentangan dengan perjanjian 1947 antara AS dan PBB yang menetapkan status internasional badan dunia.

Setelah banyak yang menolak persyaratan itu, Abdulla Shahid menyebutkan pada hari Kamis: 'Saya ingin memberi tahu para delegasi bahwa sistem kehormatan yang terkait dengan vaksinasi ... tetap berlaku.'

Juru bicara Sekretaris Jenderal Stephane Dujarric mengatakan pada hari Jumat bahwa sistem kehormatan berarti 'dengan menggesekkan lencana untuk memasuki Aula Majelis Umum, para delegasi membuktikan bahwa mereka sepenuhnya telah divaksinasi, bahwa mereka tidak dites positif COVID‑19 dalam 10 hari terakhir dan tidak memiliki gejala.'

De Blasio mengumumkan New York City akan membuka situs pengujian dan vaksinasi di markas besar PBB di mana para peserta bisa mendapatkan tes COVID-19 gratis dan vaksin Johnson & Johnson dosis tunggal.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)