Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Peringkat persetujuan Kabinet baru Jepang yang ke-100 maksimum ternyata hanya 59% yang diberikan oleh koran Nikkei.

Sedangkan tingkat dukungan hasil survei koran Yomiuri menunjukkan angka 56% untuk Yomiuri, 49% untuk Mainichi, dan 45% untuk Asahi.

Dibandingkan survei sebelumnya saat pemerintahan Suga mengundurkan diri sebagai PM Jepang  peringkat persetujuan masyarakat  telah meningkat secara signifikan.

Meskipun demikian jauh lebih rendah daripada ketika kabinet berturut-turut  yang sebelumnya  dilantik.

"Menarik diperhatikan dari sekarang apakah tingkat dukungan masyarakat akan terus meningkat kepada Kishida atau malah sebaliknya," ungkap seorang politisi Jepang kepada Tribunnews.com Rabu (6/10/2021).

Jika demikian, mungkin sudah waktunya bagi  Fumio Kishida untuk bertanya menaikkan peringkat dukungan masyarakat kepada Taro Kono, karena saat pemilihan Presiden LDP, dukungan masyarakat jauh lebih tinggi kepada Kono ketimbang Kishida, tambahnya.

Meskipun dukungan masyarakat rendah, Kishida sudah mengetahui hal tersebut diakuinya.

"Saya juga menerima bahwa setiap perusahaan memiliki berbagai pertanyaan. Saya membayangkan bahwa setiap perusahaan akan memiliki pertanyaan yang berbeda. Bagaimanapun, saya ingin mengambil angka yang rendah ini dengan tegas, melihat kembali pada diri saya sendiri, dan bekerja keras menuju pemilihan umum 31 Oktober mendatang," papar PM Fumio Kishida Rabu (6/10/2021).

Sementara itu Taro Aso, yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Shinzo Abe dan Yoshihide Suga selama sekitar delapan tahun sembilan bulan, kemungkinan  akan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri Partai Demokrat Liberal (LDP) pada tanggal 8 Oktober mendatang.

Aso datang ke markas besar LDP tanggal 5 Oktober, menunjukkan kesediaannya untuk memperkenalkan "pajak digital" untuk mencegah penghindaran pajak perusahaan multinasional seperti perusahaan IT raksasa.

Beberapa orang di partai melihat wakil presiden (Wakil Perdana Menteri) sebagai "pos kenaikan", dan ada yang mengatakan, "Itu kursi yang disiapkan oleh perdana menteri sehingga dia bisa keluar dari kabinet secara fisik".