TRIBUNNEWS.COM - Kepala pengacara yang mewakili pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah militer memberlakukan perintah pembungkaman kepadanya, Jumat (15/10/2021).

Pengacara ini mengatakan bahwa militer menilai komunikasinya dapat memicu ketidakstabilan.

Dilansir Reuters, hingga kini media pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan kasus hukum yang menjerat Suu Kyi.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw menjadi satu-satunya sumber informasi terkait persidangan dan kondisi mantan pemimpin itu.

Diketahui Aung San Suu Kyi digulingkan militer dalam kudeta pada Februari lalu.

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Khawatir Keselamatan Mereka, Aung San Suu Kyi Tak Akan Ajukan Saksi Pembela

Lewat postingan di Facebook, Khin Maung Zaw mengungkap bahwa dirinya dilarang bicara kepada media.

Selain itu dia juga tidak diizinkan berkomunikasi dengan diplomat, organisasi internasional, dan pemerintah asing.

Maung Zaw juga memposting rincian perintah bungkam tersebut.

"Komunikasi Khin Maung Zaw dapat menyebabkan pelecehan, menyakiti seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum, dapat menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas perdamaian publik," kata perintah itu.

"Beberapa media lokal dan asing, media ilegal dan media menghasut informasi palsu yang dapat mengacaukan negara," bunyi perintah tersebut.

Juru bicara militer Myanmar belum menanggapi hal ini.

Suu Kyi ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan sejak kudeta 1 Februari.

Penerima Nobel Perdamaian 1991 ini tidak diberi akses komunikasi dengan dunia luar selain melalui pengacaranya.

Bahkan pengacara itu hanya bisa bertemu dengan Suu Kyi ketika berada di pengadilan.

Suu Kyi didakwa serangkaian pelanggaran, diantaranya melanggar aturan Covid-19, mengimpor barang secara ilegal, memiliki radio dua arah, menghasut publik, dan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi.

Dalam korespondensi terbarunya dengan media, Khin Maung Zaw pada Selasa memberikan ringkasan kesaksian dari rekan Suu Kyi, yakni Presiden Win Myint.

Win Myint mengatakan kepada pengadilan bahwa militer menyuruhnya mengundurkan diri beberapa jam sebelum kudeta dengan beberapa ancaman.

Namun Presiden Win Myint menolak permintaan itu.

Pengacara itu mengatakan, Suu Kyi meminta dirinya untuk mengumumkan kesaksian Win Myint.

Sebelumnya, militer Myanmar menyatakan tidak akan menghalangi kunjungan utusan ASEAN.

Namun, mereka tidak mengizinkan utusan menemui Aung San Suu Kyi karena didakwa melakukan kejahatan.

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta

Selain menyampaikan perihal Suu Kyi, juru bicara militer Zaw Min Tun juga menyinggung penundaan oleh PBB dalam menyetujui pencalonan para jenderal untuk duta besar PBB.

Menurutnya hal tersebut bermotif politik dan berstandar ganda.

Menurut laporan Al Jazeera, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof berharap bisa mengunjungi negara itu sebelum pertemuan puncak pada akhir Oktober ini. 

Pernyataan juru bicara itu muncul di tengah meningkatnya tekanan pada militer Myanmar untuk menerapkan lima poin yang disetujui oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada bulan April dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)