Sebuah sumber di Khartoum mengatakan hal yang sama, di mana panggilan telepon tidak terhubung untuk orang-orang di Sudan dan internet mati.

Sementara itu, penerbangan dari Bandara Internasional Khartoum juga telah ditangguhkan, kata Otoritas Penerbangan Sipil.

Baca juga: Pasukkan Keamanan Sudan Tembakkan Gas Air Mata ke Ribuan Orang, Demo Mendukung Pemerintahan Sipil

Baca juga: Ratusan Tentara PBB di Sudan Selatan Disuntik Vaksin Covid-19 Palsu Berisi Air

Krisis Politik di Sudan

Kelompok militer dan sipil telah berbagi kekuasaan di Sudan dalam aliansi yang terjalin kurang baik, yang dijuluki Dewan Berdaulat, sejak penggulingan Presiden lama Omar al-Bashir pada 2019.

Akan tetapi menyusul upaya kudeta yang gagal pada bulan September yang dikaitkan dengan pasukan yang setia kepada Bashir, para pemimpin militer telah menuntut reformasi pada koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) dan penggantian kabinet.

Para pemimpin sipil, bagaimanapun, menuduh mereka bertujuan untuk merebut kekuasaan, dan Sudan sekarang bergulat dengan krisis politik terbesar dalam transisi dua tahun terakhir.

Ribuan demonstran berkumpul di depan istana presiden di Khartoum pada 17 Oktober menyerukan militer untuk merebut kekuasaan.

Mereka diorganisir oleh faksi militer FFC, dan menyerukan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata dan Dewan Kedaulatan gabungan militer-sipil Sudan, untuk memulai kudeta dan menggulingkan pemerintah.

Beberapa hari kemudian, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di sejumlah kota untuk mendukung pemerintahan sipil dalam pemerintahan pembagian kekuasaan negara itu.

Pada Senin pagi waktu setempat, para demonstran terlihat berkumpul di jalan-jalan ibukota untuk memprotes penangkapan, menyalakan api unggun dan memasang penghalang jalan.

Amerika Serikat sangat khawatir dengan laporan pengambilalihan militer atas pemerintah transisi tersebut.

"Seperti yang telah kami katakan berulang kali, setiap perubahan pada pemerintah transisi secara paksa membahayakan bantuan AS," kata Utusan Khusus Jeffrey Feltman dalam tweet di akun resmi Biro Afrika Departemen Luar Negeri AS.

Feltman mengatakan dugaan pengambilalihan militer sama sekali tidak dapat diterima dan akan bertentangan dengan Deklarasi Konstitusi dan aspirasi demokrasi rakyat Sudan.

Baca juga artikel lain terkait Sudan

(Tribunnews.com/Rica Agustina)