TRIBUNNEWS.COM - Seorang jenderal kontroversial dari Uni Emirat Arab, Ahmed Nasser al-Raisi, terpilih menjadi Presiden Badan Kepolisian Global atau Interpol.

Dilansir BBC, Ahmed Nasser al-Raisi merupakan inspektur jenderal Kementerian Dalam Negeri UEA. 

Terpilihnya Raisi ini mengundang polemik, terlebih di antara kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM).

Sejak pencalonannya, sejumlah kelompok HAM menentang dan menuduhnya gagal menyelidiki laporan penyiksaan terkait pasukan keamanan UEA.

Namun jenderal Raisi telah menolak tudingan tersebut.

Baca juga: Petani di Gresik Mengaku Anggota Interpol, Berkantor di Jalan Istana Merdeka

Baca juga: Harun Masiku Langsung Bisa Ditangkap Jika Melintas di 194 Negara Anggota Interpol

Kementerian Luar Negeri UEA juga mengatakan bahwa Raisi "sangat percaya bahwa pelecehan atau perlakuan buruk oleh polisi itu menjijikkan dan tidak dapat ditoleransi".

Ahmed Nasser al-Raisi terpilih menjadi Presiden Interpol setelah tiga putaran pemungutan suara oleh negara-negara anggota di majelis umum badan tersebut.

Adapun pemilihan presiden badan kepolisian internasional ini digelar di Istanbul, Turki.

Dalam cuitannya, Jenderal Raisi mengatakan bahwa adalah kehormatan dia terpilih menjadi pejabat tinggi Interpol.

Raisi berjanji akan membangun organisasi yang transparan, beragam, dan tegas.

Secara terpisah, Raisi menyatakan UEA adalah salah satu tempat teraman di dunia.

Di sisi lain, peneliti dari Human Rights Watch, Hiba Zayadin menyebutnya sebagai "hari yang menyedihkan bagi hak asasi manusia dan supremasi hukum di seluruh dunia".

Menurutnya, Raisi adalah jenderal "perwakilan dari pemerintah paling otoriter di Teluk, yang menganggap pendapat damai sebagai (aksi) terorisme".

Pemilihan itu juga dikecam akademisi Inggris Matthew Hedges, yang menuduh Jenderal Raisi serta tiga pejabat senior UEA terlibat dalam pemenjaraan dan penyiksaan terhadap dirinya di UEA pada tahun 2018.