Setelah Nikaragua, kini perhatian tertuju pada Honduras dan presidennya yang baru, Xiomara Castro.

Partai Komunis China, yang tidak pernah memerintah Taiwan, mengatakan bahwa Taiwan adalah provinsi di China yang akan diambil paksa jika perlu, dan bahwa para pemimpin Taiwan adalah separatis.

Di sisi lain, pemerintah Taiwan menyatakan sebagai negara berdaulat.

Dikritik AS

Keputusan Nikaragua mendapat kritikan dari Amerika Serikat.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan itu tidak mencerminkan keinginan rakyat Nikaragua karena pemerintahnya tidak dipilih secara bebas.

Sebelumnya, pemerintahan Nikaragua disorot beberapa pengamat karena dianggap kurang legitimasi demokratis, menyusul laporan bahwa beberapa calon presiden telah ditahan.

"Tanpa mandat yang datang dengan pemilihan yang bebas dan adil, tindakan (Presiden Nikaragua Daniel Ortega) tidak dapat mencerminkan kehendak rakyat Nikaragua," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.

Baca juga: Inggris, AS, dan Australia Boikot Olimpiade Beijing 2022, China: Mereka akan Terima Konsekuensinya

Baca juga: Setelah 14 Tahun Mencari, Orang Tua di China Akhirnya Menemukan Putranya yang Diculik

Price juga meminta "semua negara yang menghargai institusi demokrasi" untuk "memperluas keterlibatan dengan Taiwan".

Komentarnya datang ketika AS mengadakan KTT yang mengundang Taiwan, bukan China daratan.

Sebelum Nikaragua, negara-negara Kepulauan Pasifik Kiribati dan Kepulauan Solomon telah memutuskan hubungan dengan Taiwan demi China pada 2019.

China juga menurunkan hubungan diplomatik dengan Lithuania pada November, beberapa hari setelah negara Baltik itu mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di sana.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)