Pakistan Ajak Negara-negara Muslim Bantu Afghanistan yang Alami Krisis Kemanusiaan dan Ekonomi
Pakistan mengajak negara-negara Muslim untuk membantu Afghanistan mencegah bencana ekonomi dan kemanusiaan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Inza Maliana
TRIBUNNEWS.COM - Pakistan mengajak negara-negara Muslim untuk membantu Afghanistan mencegah bencana ekonomi dan kemanusiaan sambil terus membujuk Taliban untuk melunakkan citra mereka di mata internasional.
Dilansir NBC News, beberapa menteri luar negeri dari 57-anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan bertemu di Islamabad pada hari Minggu untuk mengeksplorasi cara-cara untuk membantu Afghanistan.
Mereka juga akan menavigasi realitas politik yang sulit dari pemerintah yang dijalankan Taliban, ujar diplomat tinggi Pakistan pada Jumat (17/12/2021).
Pemerintahan baru Taliban di Kabul telah mendapat sanksi dari masyarakat internasional.
Pertemuan OKI ini bukan merupakan tanda pengakuan resmi terhadap rezim Taliban, kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi.
Baca juga: Daftar Negara Paling Berbahaya di Dunia 2022: Afghanistan Masuk Kategori Ekstrem, Indonesia Sedang
Baca juga: Arab Saudi Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan
Ia memberikan pesan untuk pertemuan pada hari Minggu:
"Tolong jangan tinggalkan Afghanistan. Silakan terlibat. Kami berbicara untuk orang-orang Afghanistan."
"Kami tidak berbicara tentang kelompok tertentu. Kami berbicara tentang orang-orang Afghanistan."
Qureshi mengatakan negara-negara besar - termasuk Amerika Serikat, Rusia, China dan Uni Eropa - akan mengirim perwakilan khusus mereka di Afghanistan ke pertemuan puncak satu hari itu.
Menteri Luar Negeri Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Amir Khan Muttaqi juga akan menghadiri konferensi tersebut.
Afghanistan menghadapi krisis ekonomi dan bencana kemanusiaan setelah pengambilalihan Taliban.
Aset negara senilai miliaran dolar di luar negeri, sebagian besar di AS, telah dibekukan.
Pendanaan internasional ke negara itu juga telah dihentikan.
Dunia juga menunggu sikap Taliban, sebelum memberikan pengakuan formal kepada penguasa baru di Kabul.