TRIBUNNEWS.COM - Saat Amerika Serikat dan negara-negara lain mengumumkan sanksi terhadap Rusia sebagai upaya untuk mencegah Presiden Vladimir Putin meluncurkan invasi ke Ukraina, situasi di lapangan semakin memanas dari waktu ke waktu, CBS News melaporkan.

Dengan meningkatnya kekerasan di bagian timur Ukraina, pemerintah negara itu memanggil tentara cadangan dan pada hari Rabu (23/2/2022).

Dewan Keamanan Nasional Ukraina bertemu di Kyiv dan meminta anggota parlemen untuk menyetujui keadaan darurat nasional.

Status darurat nasional diperlukan untuk memberi lebih banyak kuasa kepada otoritas untuk memperkuat keamanan tempat-tempat umum dan lokasi yang kritis bagi publik, kata Oleksiy Danilov, kepala keamanan nasional Ukraina.

Danilov mengatakan keadaan darurat akan diberlakukan di semua wilayah selain Donetsk dan Luhansk.

Baca juga: Situasi Memanas, Diplomat Rusia Tinggalkan Ukraina

Baca juga: Sederet Orang Terkaya Rusia Ini Kehilangan Miiliaran Dolar AS Karena Krisis Ukraina

Status darurat sudah ditetapkan di dua wilayah itu sejak 2014, di mana pasukan Ukraina telah berperang dengan separatis yang didukung Rusia selama hampir delapan tahun.

Danilov mengatakan status darurat akan berlangsung setidaknya 30 hari.

Deklarasi darurat itu telah disetujui oleh parlemen Ukraina pada Rabu malam waktu setempat.

"Ukraina adalah negara yang damai," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rabu.

"Kami ingin tenang, tetapi jika kami diam sekarang, kami akan punah besok."

Pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB akan diadakan pada pukul 21:30 ET (9.30 WIB).

Pertemuan tersebut diminta oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dan didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain, ujar seorang diplomat AS kepada Pamela Falk dari CBS News di Markas Besar PBB pada Rabu malam.

Para diplomat mengatakan anggota Dewan Keamanan sedang merumuskan resolusi untuk mengutuk tindakan Rusia, meskipun pasti akan diveto oleh Rusia.

Sebelumnya pada hari Selasa (22/2/2022), Parlemen Rusia memberikan izin resmi kepada Kremlin untuk mengirim pasukan ke "wilayah asing."

Itu bisa berarti wilayah "republik" separatis di daerah Donbas Ukraina timur.

Wilayah itu secara sepihak diakui oleh Putin sebagai kedaulatan dan merdeka awal pekan ini.

Atau bisa juga berarti izin untuk invasi yang lebih luas ke Ukraina.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Rusia telah memulai invasi ke Ukraina.

Gedung Putih mengatakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov, yang diharapkan pada hari Kamis, tidak akan terjadi.

Diskusi itu dimaksudkan untuk mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Biden, tetapi itu juga tidak mungkin.

Dengan berbagai upaya diplomatik, foto-foto satelit baru tampaknya menunjukkan pengerahan lebih dari 100 kendaraan militer dan lusinan tenda untuk pasukan dalam jarak sekitar 30 mil dari perbatasan Ukraina di Belarus.

Pasukan Rusia juga terlihat maju menuju medan perang wilayah separatis Donetsk dan Luhansk di Donbas.

"Saya punya firasat buruk," kata warga Lukansk, Tatiana.

"Saya merasakan beban di jiwa saya. Ini sangat sulit."

"Anda bangun dan Anda merasakan semua tekanan ini, meskipun orang-orang tetap positif," kata warga Kyiv Valeria kepada CBS News.

"Ini seperti ketegangan yang tumbuh di dalam. Ini agak sulit."

Analis politik Ukraina Taras Berezovets mengatakan kepada CBS News bahwa Putin tidak bisa lagi bersembunyi di balik klaim bahwa pemberontak Ukraina lah yang melakukan pertempuran melawan militer Ukraina.

"Sekarang tidak ada lagi 'proksi Rusia', tidak ada lagi 'separatis yang didukung Rusia.' Hanya Rusia," katanya.

"Rusia bertanggung jawab penuh atas apa pun yang terjadi sekarang di Donetsk dan Luhansk. Sepenuhnya."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)